Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Kompas.com - 18/11/2019, 18:51 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin desain baru Istana Kepresidenan di Ibu Kota baru tak lagi mengadopsi model kolonial belanda, melainkan yang mencerminkan keberagaman Indonesia.

Hal itu disampaikan Jokowi kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

"Presiden menginginkan misalnya bentuk istananya yang khas Indonesia. Kalau ini kan peninggalan kolonial, barok dan rokoko (pembabakan seni Eropa) ada di sini. Mungkin khas Indonesia akan berbeda," kata Suharso usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Baca juga: Luhut soal Pembangunan Ibu Kota Baru: Akhir Tahun Depan atau Awal 2021

Sebagai informasi, Indonesia saat ini memiliki 5 Istana Kepresidenan yaitu di Istana Kepresidenan Jakarta, Istana Bogor, Istana Cipanas, Istana Tampaksiring, dan Istana Gedung Agung Yogyakarta.

Dalam sejarahnya, Istana Kepresidenan Jakarta, Istana Bogor, Istana Cipanas, dan Istana Gedung Agung dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Adapun Istana Tampaksiring yang berlokasi di Bali, dibangun pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.

Baca juga: Kalsel Pasang Target Jadi Penyangga Sektor Pangan untuk Ibu Kota Baru

Tak hanya mengubah wajah Istana, Suharso mengatakan bahwa pemerintah akan mempercantik kawasan di sekitar Ibu Kota baru di Kutai Kartanegara-Penajem Passer Utara, Kalimantan Timur.

"Kita akan mengeksploitasi teluk. Kam ada teluk tuh, supaya ada keindahan. Jadi untuk menunjukkan bahwa kita ini negara maritim, negara kepulauan," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Nasional
Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Nasional
Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Nasional
Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Nasional
Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Nasional
Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nasional
IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

Nasional
Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Nasional
Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Nasional
Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Nasional
Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Nasional
Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Nasional
IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

Nasional
Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi 'Red Notice' Djoko Tjandra

Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi "Red Notice" Djoko Tjandra

Nasional
Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X