Calon Hakim Ad Hoc Ini Sebut Tenaga Kerja Asing Masih Diperlukan

Kompas.com - 18/11/2019, 17:52 WIB
Mariyanto, hakim dari PN Semarang usai melaksanakan wawancara terbuka calon hakim ad hoc hubungan industrial pada MA di Komisi Yudisial, Senen, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMariyanto, hakim dari PN Semarang usai melaksanakan wawancara terbuka calon hakim ad hoc hubungan industrial pada MA di Komisi Yudisial, Senen, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.comCalon hakim ad hoc hubungan industrial pada Mahkamah Agung (MA) Mariyanto menilai bahwa tenaga kerja asing di Indonesia masih diperlukan.

Hal tersebut disampaikan Mariyanto dalam wawancara terbuka seleksi calon hakim ad hoc hubungan industrial pada MA saat ditanya soal posisi tenaga kerja asing dan dampaknya di Indonesia.

Mariyanto merupakan, salah satu calon hakim ad hoc hubungan industrial yang berasal dari Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.

Salah satu panelis, Farid Waidi, menyampaikan pertanyaan tersebut saat wawancara digelar di Komisi Yudisial (KY), Senen, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

"Saya berpandangan bahwa tenaga asing diperlukan manakala sumber daya manusia (SDM) di Indonesia belum memenuhi ekspektasi atau kualifikasi pekerjaan yang mestinya dikerjakan orang Indonesia," ujar Mariyanto.

Baca juga: Calon Hakim Ad Hoc Ini Dicecar Panelis soal Saham Milik Istri

Dia mengatakan, tenaga kerja asing dipekerjakan sesuai dengan kebutuhan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bahkan dengan mempekerjakan pekerja asing, kata dia, maka beberapa pelajaran dapat diambil. Antara lain soal kedisiplinan, motivasi, dan etos kerja.

"Tenaga kerja asing selama mendukung proses produksi meningkatkan SDM dan teknologi mereka bisa diterima sesuai ketentuan yang berlaku," kata dia.

Adapun tenaga kerja asing itu bagi Indonesia, kata dia, harus disesuaikan dengan peraturan UU yang berlaku.

Terkait keterampilan yang dimiliki para tenaga kerja asing itu pun, Mariyanto mengatakan hal tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Baca juga: Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Saat ditanya apakah ada persoalan kehadiran tenaga kerja asing dalam penyelesaian mereka di Indonesia, Mariyanto menjawab tidak ada masalah.

Menurut dia, hal tersebut karena ketentuan tenaga kerja termasuk ke dalam obyek sengketa hubungan industrial.

"Dalam tataran pegawai kedutaan, manakala ada sengketa bisa diselesaikan di pengadilan  hubungan industrial. Selama mereka memenuhii persyaratan administratif tidak ada masalah, jadi tidak ada kendala," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Nasional
Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Nasional
Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Nasional
Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Nasional
Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Nasional
KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

Nasional
Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Nasional
Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Nasional
Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Nasional
'Suspend' Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

"Suspend" Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

Nasional
Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Nasional
Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Nasional
Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.