Kompas.com - 18/11/2019, 17:52 WIB
Mariyanto, hakim dari PN Semarang usai melaksanakan wawancara terbuka calon hakim ad hoc hubungan industrial pada MA di Komisi Yudisial, Senen, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMariyanto, hakim dari PN Semarang usai melaksanakan wawancara terbuka calon hakim ad hoc hubungan industrial pada MA di Komisi Yudisial, Senen, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.comCalon hakim ad hoc hubungan industrial pada Mahkamah Agung (MA) Mariyanto menilai bahwa tenaga kerja asing di Indonesia masih diperlukan.

Hal tersebut disampaikan Mariyanto dalam wawancara terbuka seleksi calon hakim ad hoc hubungan industrial pada MA saat ditanya soal posisi tenaga kerja asing dan dampaknya di Indonesia.

Mariyanto merupakan, salah satu calon hakim ad hoc hubungan industrial yang berasal dari Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.

Salah satu panelis, Farid Waidi, menyampaikan pertanyaan tersebut saat wawancara digelar di Komisi Yudisial (KY), Senen, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

"Saya berpandangan bahwa tenaga asing diperlukan manakala sumber daya manusia (SDM) di Indonesia belum memenuhi ekspektasi atau kualifikasi pekerjaan yang mestinya dikerjakan orang Indonesia," ujar Mariyanto.

Baca juga: Calon Hakim Ad Hoc Ini Dicecar Panelis soal Saham Milik Istri

Dia mengatakan, tenaga kerja asing dipekerjakan sesuai dengan kebutuhan.

Bahkan dengan mempekerjakan pekerja asing, kata dia, maka beberapa pelajaran dapat diambil. Antara lain soal kedisiplinan, motivasi, dan etos kerja.

"Tenaga kerja asing selama mendukung proses produksi meningkatkan SDM dan teknologi mereka bisa diterima sesuai ketentuan yang berlaku," kata dia.

Adapun tenaga kerja asing itu bagi Indonesia, kata dia, harus disesuaikan dengan peraturan UU yang berlaku.

Terkait keterampilan yang dimiliki para tenaga kerja asing itu pun, Mariyanto mengatakan hal tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Baca juga: Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Saat ditanya apakah ada persoalan kehadiran tenaga kerja asing dalam penyelesaian mereka di Indonesia, Mariyanto menjawab tidak ada masalah.

Menurut dia, hal tersebut karena ketentuan tenaga kerja termasuk ke dalam obyek sengketa hubungan industrial.

"Dalam tataran pegawai kedutaan, manakala ada sengketa bisa diselesaikan di pengadilan  hubungan industrial. Selama mereka memenuhii persyaratan administratif tidak ada masalah, jadi tidak ada kendala," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.