Kompas.com - 18/11/2019, 15:57 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas isu-isu terkait otonomi daerah, pemerintah daerah serta hubungan pusat dan daerah. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. *** Local Caption *** 
ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas isu-isu terkait otonomi daerah, pemerintah daerah serta hubungan pusat dan daerah. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, dirinya mengusulkan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung untuk dievaluasi, bukan diwakilkan kepada DPRD.

"Usulan yang saya sampaikan adalah, bukan untuk kembali ke A atau ke B, tetapi adakan evaluasi," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Tito menjelaskan, ia meminta pilkada langsung dievaluasi karena terdapat beberapa masalah dalam penyelenggaraannya. Menurut dia, Pilkada langsung menyebabkan masyarakat di daerah terpolarisasi.

Baca juga: Pilkada Serentak 2020, Airlangga Prioritaskan Ketua DPD Golkar

Ia mencontohkan, Pilkada Papua pada 2012 yang ditunda karena terjadi perang suku.

"Saya sendiri sebagai mantan Kapolri, mantan Kapolda itu melihat langsung, misalnya di Papua 2012 saya menjadi Kapolda disana, Kabupaten Puncak itu 4 tahun tertunda pilkadanya karena konflik perang," ujarnya.

Tito juga mengatakan, pilkada langsung juga melihat aspek biaya politik yang tinggi. Ia menjelaskan, biaya politik tinggi di Pilkada itu mulai dari dana yang dikeluarkan APBN dan APBD, bahkan biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah.

"Untuk calon kepala daerah, Ini dari empirik saja, untuk jadi kepala daerah, untuk jadi bupati kalau enggak punya Rp 30 miliar, enggak berani. Gubernur lebih lagi. Kalau ada yang mengatakan enggak bayar, nol persen, saya pengin ketemu orangnya," ujarnya.

Tito mengatakan, biaya yang dikeluarkan calon kepala daerah itu digunakan untuk penyelenggaraan Pilkada mulai dari kampanye, saksi di TPS dan lain-lainnya.

Sedangkan, kata Tito, apabila dibandingkan dengan gaji yang diterima sebagai kepala daerah, tidak cukup untuk mengembalikan modal politik yang telah digunakan.

"Sementara dilihat pemasukan dari gaji, Rp 200 juta kali 12 (bulan), Rp 2,4 (miliar), lima tahun Rp 12 miliar, keluar Rp 30 miliar. Mana mau tekor? Kalau dia mau tekor saya hormat sekali. Itu berarti betul-betul mau mengabdi buat nusa-bangsa," ucapnya.

Baca juga: Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Selanjutnya, Tito mengatakan, dari beberapa dampak negatif tersebut, ia mengusulkan agar pilkada langsung dievaluasi dengan kajian akademik agar memiliki data yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Contoh misalnya kita lakukan survei di masyarakat apakah mereka setuju pilkada langsung atau tidak," pungkasnya.

Sebelumnya, Tito menuturkan bahwa Pilkada langsung mesti dievaluasi karena memakan biaya yang tinggi. Pasca pernyataan Tito ini, wacana pilkada tak langsung pun banyak didiskusikan publik. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Nasional
AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

Nasional
Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Nasional
Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.