Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhannas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

Kompas.com - 18/11/2019, 15:41 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo menekankan bahwa isu radikalisme saat ini penting untuk menjadi perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasalnya, kata Agus, radikalisasi di tengah masyarakat memang benar-benar terjadi dan ada upaya dari kelompok tertentu untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

Hal itu diungkapkan Agus untuk menanggapi pernyataan anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Baca juga: Menko PMK: Perguruan Tinggi Boleh Kritis dan Bebas Asal Tak Lewati Batas Ideologi Pancasila

"Kita bertanya apakah kita sudah melihat dampak-dampak dari radikalisasi di lapangan secara konkret? Itu sangat membahayakan dan sangat terlihat ada usaha-usaha untuk menggantikan Pancasila," ujar Agus.

Awalnya Fadli Zon mengkritik adanya pernyataan pemerintah yang ia anggap kontradiktif.

Di satu sisi pemerintah ingin meningkatkan investasi, khususnya dari luar negeri, untuk meningkatkan sektor ekonomi.

Namun di sisi lain, Pemerintah juga melontarkan isu radikalisme yang harus diwaspadai oleh masyarakat.

Baca juga: Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Menurut Fadli, isu radikalisme yang tengah berembus justru membuat para investor takut untuk berinvestasi di dalam negeri.

Terkait hal itu, Agus mengatakan, isu radikalisme dan investasi tidak bisa dilihat secara hitam dan putih.

Artinya, kedua isu tersebut sama-sama penting untuk diperhatikan oleh penerintah.

Ia tak sepakat dengan anggapan bahwa upaya untuk meredam radikalisme justru akan menimbulkan rasa takut bagi para investor.

Baca juga: Pancasila Relevan Jadi Pijakan Selesaikan Konflik Kekinian

"Jadi antara radikalisme, radikalisasi, dan investasi itu jangan kita anggap sebagai hitam putih. Dua-duanya penting untuk kita treat (perhatikan)," kata Agus.

"Memang untuk hal ini tidak untuk melihatnya dalam hitam putih. Radikalisasi saja, atau investasi saja. Kalau radikalisasi itu kemudian mengecilkan investasi, tapi kita lihat secara kontekstual dan secara integratif," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com