Besok, Mahkamah Konstitusi Kembali Gelar Sidang Uji Materi UU KPK

Kompas.com - 18/11/2019, 12:29 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comGedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi ( MK) akan kembali menggelar sidang uji materi terhadap UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi pada Selasa (19/11/2019).

Menurut Juru Bicara MK Fajar Laksono, ada empat perkara uji materi UU KPK yang akan disidangkan esok hari.

"Besok ada empat perkara (yang disidangkan). Satu perkara dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden," ujar Fajar ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin (18/11/2019).

Baca juga: Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Adapun perkara dimaksud yakni perkara 59/PUU-XVII/2019 yang diajukan Sholikhah, S.H., Agus Cholik, S.H., Wiwin Taswin, S.H., dkk.

Perkara ini sudah melalui tahapan pemeriksaan pendahuluan dan perbaikan permohonan. Sehingga pada Selasa, akan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan DPR dan Presiden.

Fajar mengungkapkan, perkara ini diajukan sebelum UU KPK resmi diberi nomor.

Baca juga: Pegiat Antikorupsi Akan Layangkan JR UU KPK ke MK, Ini Bedanya dengan Gugatan Mahasiswa

Oleh karena itu, pada permohonan yang diunggah di jadwal persidangan MK, nomor dan tahun UU KPK masih tertulis dengan titik-titik.

"Kemudian tiga perkara lain dengan agenda pemeriksaan pendahuluan," tambah Fajar.

Tiga perkara yang dimaksud yaitu, perkara nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang permohonan pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Baca juga: UU KPK Tak Atur Rangkap Jabatan Dewas, Ini Permintaan KPK ke Jokowi

Permohonan uji materi perkara ini diajukan oleh Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., Eko Riyadi, S.H., M.H., Ari Wibowo, S.H., S.HI., M.H., dan Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Lalu, perkara bernomor 71/PUU-XVII/2019 tentang permohonan pengujian undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X