Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Kompas.com - 18/11/2019, 11:25 WIB
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) luncurkan program literasi privasi dan keamanan digital guna meningkatkan kesadaran masyarakat di Kantor Kemenkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (18/11/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAKementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) luncurkan program literasi privasi dan keamanan digital guna meningkatkan kesadaran masyarakat di Kantor Kemenkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (18/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kemenkominfo) meluncurkan program literasi privasi dan keamanan digital guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi.

Program ini merupakan upaya Kemenkominfo mendorong masyarakat meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi di era keterbukaan informasi saat ini.

Sekjen Kemenkominfo Rosarita Niken Widiastuti mengatakan, salah satu tujuan program ini adalah menyadarkan masyarakat akan pentingnya melindungi data pribadi.

Baca juga: Peraturan Data Center Dianggap Bertentangan dengan Perlindungan Data


Perlindungan itu, kata dia, dapat mencegah adanya tindakan kejahatan siber maupun hoaks yang dilakukan oknum tak bertanggungjawab.

"Karena kan banyak sekali dan sering HP kita dikirimi entah lewat whatsapp atau SMS. Misalnya, 'Anda mendapatkan hadiah Rp 200 juta'," ujar Rosarita di Kantor Kemenkominfo, Senin (18/11/2019).

"Kalau masyarakat kita tidak tahu data pribadi mereka sudah disalahgunakan, sehingga itu sangat merugikan. Nah, karena itu Kominfo mengajak semua pihak bersama-sama melindungi dan menyosialisasikan data pribadi kita," kata Rosarita.

Baca juga: Draft RUU Perlindungan Data Pribadi Akan Diajukan ke DPR Desember 2019

Dalam peluncuran program tersebut juga dihadiri Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Relawan Teknolohi Informasi dan Komunikask (TIK), Siber Kreasi, hingga perwakilan Whatsapp.

Rosarita mengatakan, kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi dapat dilakukan dengan gerakan langsung.

Misalnya, apabila ada hal-hal yang menuciragakan, masyarakat dapat langsung melaporkan ke aduan konten negatif yang dapat diakses melalui www.kominfo.go.id.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Menkominfo Segera Sahkan UU Perlindungan Data Pribadi

Rosarita menegaskan, aduan konten negatif tersebut dipastikan akan ditindaklanjuti oleh petugas Kemenkominfo.

"Sepanjang ada aduan dari masyarakat, maka kami bisa menelusuri," katanya.

"Inilah pentingnya sosialisasi perlindungan data pribadi itu. Karena, banyak masyarakat yang belum memahami bahwa data pribadi kita harus kita lindungi," terangnya.

Baca juga: OJK Minta Agar Segera Dibentuk Undang-undang Perlindungan Data Pribadi

Dia menghimbau, apabila masyarakat mendapat nomor yang tak dikenali agar langsung diadukan.

Pihaknya memastikan akan menindaklanjuti bersama aparat terkait.

"Kalau kominfo memang diberikan tugas untuk membatasi akses atau pun pemblokiran apabila nomor tersebut benar-benar terbukti melakukan penipuan," tegas Rosarita.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Nasional
Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Nasional
Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Nasional
Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Nasional
Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Nasional
PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

Nasional
LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

Nasional
Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Nasional
Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Nasional
Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Nasional
Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Nasional
PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X