Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Kompas.com - 17/11/2019, 11:46 WIB
Ilustrasi. ShutterstockIlustrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irfan Idris mengatakan, perlu ada koordinasi terkait aturan kunjungan ke lembaga pemasyarakatan (lapas).

Hal ini terkait informasi mengenai istri pelaku bom bunuh diri di Markas Polrestabes Medan yang disebut pernah membesuk salah satu narapidana teroris di Medan.

"Inilah yang perlu kita koordinasikan dengan teman-teman Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). Kan sebenernya ada peraturan siapa yang datang (menjenguk narapidana teroris) harus diketahui," ujar Irfan usai mengisi diskusi di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (16/11/2019).

Dalam konteks kunjungan istri pelaku bom di Medan pada narapidana teroris lapas, BNPT tidak bisa mengetahui apa yang dibicarakan keduanya

"Kita tidak (tidak bisa) melihat dan mendengarkan secara A sampai Z apa sih yang diomongkan? (antara pembesuk dengan narapidana)," tutur Irfan.

Dia melanjutkan, dalam aturan mengunjungi narapidana, ditegaskan pihak mana saja yang boleh datang membesuk.

Akan tetapi, menurut dia, yang diperbolehkan membesuk sebaiknya adalah keluarga terdekat

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ditegaskan bahwa yang berhak mengunjungi ke dalam lapas adalah keluarga dekat. Itu seperti di negara lain, yang diperbolehkan (berkunjung) seperti orangtua, anak, istri, " ujar Irfan.

Sebelumnya, polisi menyebutkan bahwa pelaku bom bunuh diri di Markas Polrestabes Medan, yakni RMN, memiliki seorang istri bernama D.

D disebut sering berkomunikasi dengan seorang narapidana perkara terorisme yang mendekam di Lapas Kelas II Medan berinisial I.

"Si istri sering mendatangi, berkunjung ke Lapas," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Markas Korps Brimob Depok, Jawa Barat, Kamis (14/11/2019) lalu.

Saat ini, D telah diamankan oleh tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri beberapa saat usai sang suami melakukan bom bunuh diri, tepatnya pada Rabu malam.

Selain bertemu langsung, D dan I rupanya juga berkomunikasi lewat akun media sosial Facebook.

"Sampai terakhir diamankan tadi malam, masih ada komunikasi (antara D dengan I) di medsos," ujar Dedi.

Dari hasil pemeriksaan, D dan narapidana terorisme itu sedang menyusun rencana melakukan aksi teror di Bali, beberapa waktu ke depan.

Kini, polisi pun sedang menyelidiki lebih lanjut asal jaringan D dan I.

Berdasarkan pengalaman pemberantasan terorisme selama ini, lanjut Dedi, bentuk komunikasi serupa D dan I ini bukanlah gerakan lone wolf, melainkan gerakan yang terorganisasi kelompok teror.

"Ini masih didalami dulu, siapa pemimpin daripada kelompok ini. Apakah ada penyandang dananya, apakah ada yang memiliki keahlian untuk merakit bom?" kata Dedi.

Terlebih lagi, bom bunuh diri yang digunakan RMN terbilang memiliki rangkaian yang cukup sulit. Hal ini membuat dugaan bahwa terdapat jaringan teroris lama di balik bom bunuh diri itu.

Fakta mengejutkan lainnya dari penangkapan D, ia diketahui lebih dulu terpapar radikalisme dibandingkan sang suami.

"D diduga yang terpapar lebih dahulu dibandingkan pelaku (RMN)," kata Dedi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

Nasional
BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

Nasional
Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: 'Alhamdulillah', Indonesia Memanggil Lagi

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: "Alhamdulillah", Indonesia Memanggil Lagi

Nasional
Menurut Hikmahanto, Ini Tiga Alasan China Protes soal Pengeboran di Natuna Utara

Menurut Hikmahanto, Ini Tiga Alasan China Protes soal Pengeboran di Natuna Utara

Nasional
Jokowi: Saya Titip ke Kapolri, Kapolda yang Tak Bisa Kawal Investasi Diganti

Jokowi: Saya Titip ke Kapolri, Kapolda yang Tak Bisa Kawal Investasi Diganti

Nasional
UPDATE 3 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,08 Persen, Dosis Pertama 67,94 Persen

UPDATE 3 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,08 Persen, Dosis Pertama 67,94 Persen

Nasional
Aturan Pengangkatan 57 Eks Pegawai Terbit, Polri Segera Proses ke BKN

Aturan Pengangkatan 57 Eks Pegawai Terbit, Polri Segera Proses ke BKN

Nasional
Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar oleh Eks Ketua DPC Gerindra Blora

Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar oleh Eks Ketua DPC Gerindra Blora

Nasional
UPDATE 3 Desember: Sebaran 245 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi

UPDATE 3 Desember: Sebaran 245 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.