Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

Kompas.com - 17/11/2019, 07:57 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, pada dasarnya PKS tidak kaku dalam merespons dinamika politik yang terjadi selama ini.

PKS pernah berkoalisi dengan partai yang beragam, bahkan dengan yang berbeda basis, selain partai Islam.

Tercatat partai berasaskan Islam ini sempat berkoalisi dengan partai berbasis kekristenan, yakni Partai Damai Sejahtera (PDS).

"Dalam dinamikanya dia (PKS) tidak akan pernah menjadi kaku. Sehingga ketika kemudian PKS ini diajak atau dalam sepanjang sejarahnya diajak berkoalisi dengan beragam-ragam (partai)," ujar Hidayat saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (16/11/2019).

"Kami pernah diajak berkoalisi oleh seluruh partai politik di Indonesia. Bahkan Partai Damai Sejahtera sekalipun," ucapnya di depan ratusan kader yang hadir.

Baca juga: PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Hidayat menuturkan, PKS dan PDS pernah berkoalisi di Pilkada Papua.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, PKS memang pernah berkoalisi dengan PDS pada Pilkada Papua periode 2016-2011.

Saat itu, keduanya mengusung pasangan Lukas Enembe dan Ahmad Arobi Aituarauw, namun gagal meraih kemenangan.

"Kita waktu itu pernah hanya berdua PDS dan PKS mengusung calon gubernur dan wakil gubernur Papua, Pak Lukas Enembe, sebelum periode yang sekarang," kata Hidayat.

Wakil Ketua MPR itu mengatakan, sarana yang dipergunakan oleh PKS untuk mewujudkan cita-citanya selama ini selalu sesuai dengan norma hukum di Indonesia.

Oleh sebab itu, kata Hidayat, sikap politik PKS selalu merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku dan kemaslahatan masyarakat.

"Dengan demikian maka PKS ini harus terus berada dalam posisi di mana dia punya kesiapan sekaligus kesanggupan untuk merealisasikan ajakan berkoalisi untuk membangun bangsa dan negara," ujar Hidayat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com