Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

Kompas.com - 17/11/2019, 07:57 WIB
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (16/11/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (16/11/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, pada dasarnya PKS tidak kaku dalam merespons dinamika politik yang terjadi selama ini.

PKS pernah berkoalisi dengan partai yang beragam, bahkan dengan yang berbeda basis, selain partai Islam.

Tercatat partai berasaskan Islam ini sempat berkoalisi dengan partai berbasis kekristenan, yakni Partai Damai Sejahtera (PDS).

"Dalam dinamikanya dia (PKS) tidak akan pernah menjadi kaku. Sehingga ketika kemudian PKS ini diajak atau dalam sepanjang sejarahnya diajak berkoalisi dengan beragam-ragam (partai)," ujar Hidayat saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (16/11/2019).

"Kami pernah diajak berkoalisi oleh seluruh partai politik di Indonesia. Bahkan Partai Damai Sejahtera sekalipun," ucapnya di depan ratusan kader yang hadir.

Baca juga: PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Hidayat menuturkan, PKS dan PDS pernah berkoalisi di Pilkada Papua.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, PKS memang pernah berkoalisi dengan PDS pada Pilkada Papua periode 2016-2011.

Saat itu, keduanya mengusung pasangan Lukas Enembe dan Ahmad Arobi Aituarauw, namun gagal meraih kemenangan.

"Kita waktu itu pernah hanya berdua PDS dan PKS mengusung calon gubernur dan wakil gubernur Papua, Pak Lukas Enembe, sebelum periode yang sekarang," kata Hidayat.

Wakil Ketua MPR itu mengatakan, sarana yang dipergunakan oleh PKS untuk mewujudkan cita-citanya selama ini selalu sesuai dengan norma hukum di Indonesia.

Oleh sebab itu, kata Hidayat, sikap politik PKS selalu merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku dan kemaslahatan masyarakat.

"Dengan demikian maka PKS ini harus terus berada dalam posisi di mana dia punya kesiapan sekaligus kesanggupan untuk merealisasikan ajakan berkoalisi untuk membangun bangsa dan negara," ujar Hidayat.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X