Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Kompas.com - 16/11/2019, 21:15 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat terorisme dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarak mendorong peningkatan perlindungan terhadap personel kepolisian yang sedang bertugas dari aksi terorisme.

Perlindungan salah satunya bisa berupa peningakatan pemahaman terhadap pemberantasan terorisme.

"Memang harus lebih banyak berikan bekal ke polisi. Bukan hanya polisi di kota saja, tapi juga di daerah pinggiran," ujar Zaki saat dijumpai di bilangan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (16/11/2019).

Baca juga: Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga Nyamar jadi Ojol

Bentuk perlindungan lainnya, yakni penggunaan pakaian khusus demi menghindari serangan fisik di lapangan.

"Kemudian, untuk personel yang sering bertugas di lapangan, sebaiknya diberikan pakaian khusus semacam baju pengaman untuk menghindari serangan fisik atau ledakan," ujar Zaki.

"Pakaian khusus ini sebelumnya pernah diwacanakan oleh Pak Tito Karnavian saat beliau menjabat Kapolri. Tetapi sekarang tidak tahu kelanjutannya seperti apa," lanjut dia.

Zaki lalu mengungkapkan temuan data bahwa sekitar 70 persen serangan teroris yang terjadi sejak 2010 sampai saat ini, menyasar kantor polisi dan personel polisi.

Menurut Zaki, kondisi ini menunjukkan perubahan yang sangat signifikan.

Baca juga: Satu Terduga Teroris Terpeleset di Kandang Ayam dan Kabur ke Kebun Sawit

Sebelumnya, pada awal 2000-an hingga 2010 yang disasar oleh teroris adalah simbol-simbol barat, misalnya hotel JW Mariott, hotel Ritz Carlton, gereja dan tempat wisata yang sering dikunjungi ekspatriat.

"Tapi setelah 2010 semua berubah. Yang disasar adalah aparat kepolisian sebab dianggap musuh yang menghalangi tindakan jihad mereka. Mereka menyasar semua polisi, utamanya pos-pos polisi di pinggir jalan, " tutur Zaki.

"Dalam hal ini, sebaiknya polisi melakukan komunikasi yang lebih baik dalam menangani teroris. Kalau tidak sasaran penyerangan kepada kepolisian terus berlangsung," tambah dia.

Kompas TV Siapa bilang milenial tak peduli politik? Kelompok milenial utamanya gen Z dan gen Y nyatanya makin kritis mengawasi kinerja pemerintahan Jokowi.<br /> <br /> Hal ini tercermin dari survei kepemimpinan nasional yang dilakukan Litbang Kompas pada 18 September hingga 4 Oktober 2019.<br /> <br /> Milenial, utamanya gen Z dan gen Y di rentang usia 22 hingga 30 tahun, menunjukkan ketidakpuasan akan kinerja pemerintahah Jokowi periode pertama terutama di bidang ekonomi, hukum dan sosial.<br /> <br /> Terkait hal ini akan dibahas bersama peneliti Litbang Kompas, Arita Nugraheni, Politisi PSI, Tsamara Amani, dan juru bicara PKS Ahmad Fathul Bari.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com