[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Kompas.com - 16/11/2019, 17:52 WIB
Calon pegawai negeri sipil (CPNS) dalam acara Presidential Lecture 2019 yang digelar di Istora Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Rabu (24/7/2019). Pemerintah mengkaji para PNS untuk bekerja di rumah KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGACalon pegawai negeri sipil (CPNS) dalam acara Presidential Lecture 2019 yang digelar di Istora Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Rabu (24/7/2019). Pemerintah mengkaji para PNS untuk bekerja di rumah
|

Rasa-rasanya hingga saat ini masih ada yang menjadikan PNS atau ASN sebagai pucuk harapan orang tua mereka.

Melihat fenomena semacam itu, Kompasianer Ozy Alandika berpendapat, timbul pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti PNS itu kaya, PNS itu hidup mewah dan berkecukupan, hingga PNS itu kerjanya tidak sulit.

PNS itu, lanjutnya, mesti berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Tujuannya adalah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah sekaligus menjadi mitra pemerintah agar masyarakat puas," tulis Kompasianer Ozy Alandika.

Sebagai contoh ia memberi ilustrasi bagaimana seorang guru bisa dikatakan rajin:

"Guru yang rajin bukanlah guru yang datang tepat waktu. Guru yang rajin adalah guru yang datang di awal waktu dan senantiasa menanti murid-muridnya di sekolah, bukan murid yang menantinya." (Baca selengkapnya)

3. Mengapa Sulit Sekali Menjadi Dokter Spesialis?

Menjadi dokter spesialis mungkin merupakan impian yang lumrah bagi kebanyakan dokter umum, bahkan untuk para mahasiswa kedokteran di Indonesia.

Padahal, masih banyak tingkat atau jabatan struktural lainnya yang masih ada di seputar dunia kedokteran ini, seperti peneliti, dosen, dokter layanan primer, dan lain sebagainya.

Akan tetapi, menurut Kompasianer Agaprita Sirait, alasan orang-orang menjadi dokter spesialis yaitu alasan ekonomi.

"Seorang dokter spesialis pada umumnya meraup gaji lebih besar dibandingkan dokter umum," tulisnya.

Akan tetapi apakah hanya alasannya sebegitu pragmatis karena gaji? Tidak adakah alasan lainnya? (Baca selengkapnya)

4. Kisruh Data dan Lemahnya Literasi Statistik

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi: Subsidi Gaji Sudah Diterima 9 Juta Pekerja

Presiden Jokowi: Subsidi Gaji Sudah Diterima 9 Juta Pekerja

Nasional
Menlu Retno: Multilateralisme Jalan Terbaik Atasi Tantangan Global

Menlu Retno: Multilateralisme Jalan Terbaik Atasi Tantangan Global

Nasional
Presiden Jokowi Bandingkan Kondisi Pandemi di RI, AS, dan India

Presiden Jokowi Bandingkan Kondisi Pandemi di RI, AS, dan India

Nasional
'Tidak Boleh Manfaatkan Kondisi untuk Jatuhkan Pemerintahan'

"Tidak Boleh Manfaatkan Kondisi untuk Jatuhkan Pemerintahan"

Nasional
Menlu: Tiap Orang Berhak Dapat Kesempatan Memenangkan Pertempuran Lawan Covid-19

Menlu: Tiap Orang Berhak Dapat Kesempatan Memenangkan Pertempuran Lawan Covid-19

Nasional
Jokowi Ajak Umat Islam Berbagi Saat Pandemi: Perbanyak Infak dan Sedekah

Jokowi Ajak Umat Islam Berbagi Saat Pandemi: Perbanyak Infak dan Sedekah

Nasional
Alasan DPR dan Pemerintah Cabut Klaster Pendidikan di RUU Cipta Kerja

Alasan DPR dan Pemerintah Cabut Klaster Pendidikan di RUU Cipta Kerja

Nasional
Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Nasional
Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Nasional
Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

Nasional
Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X