Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/11/2019, 16:45 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada tren baru dalam kelompok teroris di Indonesia. Tak hanya suami yang melakukan aksi teror, namun juga mengajak istri dan anak-anak mereka.

Demikian diungkapkan oleh Deputi Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris usai mengisi diskusi di bilangan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (16/11/2019).

"Kalau dulu, (hanya) laki-laki atau sang suami yang ikut (dalam aksi teror) dan tidak membawa banyak pengaruh dengan membawa anak dan istri," ujar Irfan.

"Tapi sekarang, istri diajak suami. Suami juga mengajak anak,"lanjut dia.

Baca juga: Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Maruf Amin

Tren ini dapat dilihat dari setidaknya dua peristiwa teror yang terjadi di Sibolga, Selasa, 12 Maret 2019 dan rentetan serangan bom bunuh diri di Surabaya pada pertengahan Mei 2018.

Bom Sibolga dilakukan oleh seorang istri terduga teroris. Sang suami sudah ditangkap dan tim Densus 88 Antiteror Polri berupaya menggeledah kediamannya.

Namun sang istri tidak mau membuka rumah dan akhirnya meledakkan bom yang juga terdapat anak- anaknya.

Sementara, bom di Surabaya yang melibatkan keluarga, yakni tepatnya pada peristiwa bom di GKI Diponegoro. Bom bunuh diri diketahui diledakkan seorang wanita yang menggandeng dua anaknya.

Baca juga: Cegah Terorisme, Komisi III DPR Minta Brimob Tingkatkan Kompetensinya

Selain itu, ada pula peristiwa bom di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo. Tiga orang tewas dalam aksi itu, yakni seorang istri terduga teroris beserta anak tertuanya.

Irfan melanjutkan, tren baru ini juga tidak lepas dari pemahaman radikalisme yang berkembang saat ini di kelompok-kelompok teroris beserta kelompok-kelompok turunannya.

"Intinya jihad itu diarahkan satu makna, tafsiran hijrah diarahkan satu makna, tafsiran thogut diarahkan satu makna. Dan tafsiran kafir itu dipaksakan ke semua orang, bukan hanya polisi," tambah Irfan. 

 

Kompas TV Pemerintah pasti akan bantu persoalan Rizieq Shihab di Arab Saudi. Mahfud juga telah mengonfirmasi ke sejumlah instansi terkait dari kapolri hingga imigrasi, jawabannya nihil terkait surat pencekalan Rizieq. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bukan dirinya sok memberikan bantuan uang bayaran <em>overstay</em> untuk Rizieq di Arab Saudi, yang sebelumnya ramai di media sosial. Menurutnya ia ingin meyakinkan bahwa pemerintah Indonesia secara terbuka membantu persoalan Rizieq di sana. Namun sejumlah fakta, tak ada laporan sama sekali di kedutaan terkait status cekal yang dialami Rizieq di sana. Jika tidak ada laporan yang masuk, Mahfud pun mempertanyakan bagaimana Menko Polhukam mengurus masalah ini. Kemudian dari pengacara Rizieq juga menegaskan kliennya sama sekali tak butuh bantuan uang. Untuk itu Pemerintah meminta Rizieq juga secara terbuka menyerahkan surat yang dimaksudnya ke pemerintah Indonesia, agar persoalan bisa dibahas secara jelas dan tidak menimbulkan persepsi lain. #rizieqshihab #mahfudmd
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com