Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Kompas.com - 16/11/2019, 16:16 WIB
Presiden PKS Sohibul Iman saat ditemui di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPresiden PKS Sohibul Iman saat ditemui di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Sohibul Iman pernah meminta Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk tidak sembarang bicara mengenai kader PKS terpapar paham radikalisme.

Cerita itu disampaikan kepada wartawan dalam konferensi pers seusai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS, di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (16/11/2019).

Awalnya, salah seorang wartawan bertanya terkait strategi untuk mematahkan anggapan sebagian kalangan yang menyebut bahwa PKS merupakan salah satu partai politik dengan pemahaman radikal.

Sohibul pun memulai jawabannya dengan menceritakan tentang Paloh yang juga mempunyai anggapan demikian.

"Dalam satu acara di MPR, beliau (Surya Paloh) sampaikan kepada saya, 'Dinda, Abang ini tahu orang-orang pintar banyak di PKS dan abang suka itu. Cuma abang tidak suka kalau mereka sudah radikal'," ujar Sohibul menirukan ucapan Paloh.

Baca juga: Kaum Terdidik di Perkotaan Rawan Terpapar Radikalisme

Pernyataan Paloh langsung dibantah.

Sohibul sempat meminta Paloh untuk tidak sembarangan dalam bicara.

"Saya langsung koreksi pada beliau. Bang, tolong jangan sembarangan bicara. Kalau Abang mendengar ada yang radikal kemudian diidentifikasi orang PKS, silakan laporkan kepada saya. Nanti saya akan lacak," kata Sohibul.

Ia kemudian menegaskan kembali kepada Paloh, "saya berani menjamin bahwa yang radikal itu pasti bukan PKS".

Baca juga: Menpan RB Akui Sulit Identifikasi PNS Terpapar Radikalisme

Sohibul menambahkan, dirinya dan Paloh bertemu kembali di DPP PKS, Jakarta Selatan pada Rabu (30/10/2019).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Nasional
Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Nasional
Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Nasional
Menlu: Indonesia Tampung Sementara 396 Pengungsi Rohingya Sepanjang 2020

Menlu: Indonesia Tampung Sementara 396 Pengungsi Rohingya Sepanjang 2020

Nasional
Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Nasional
Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Nasional
Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Nasional
Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Nasional
Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Nasional
Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Nasional
Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Nasional
Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Nasional
Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X