Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Kompas.com - 16/11/2019, 16:16 WIB
Presiden PKS Sohibul Iman saat ditemui di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPresiden PKS Sohibul Iman saat ditemui di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Sohibul Iman pernah meminta Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk tidak sembarang bicara mengenai kader PKS terpapar paham radikalisme.

Cerita itu disampaikan kepada wartawan dalam konferensi pers seusai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS, di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (16/11/2019).

Awalnya, salah seorang wartawan bertanya terkait strategi untuk mematahkan anggapan sebagian kalangan yang menyebut bahwa PKS merupakan salah satu partai politik dengan pemahaman radikal.

Sohibul pun memulai jawabannya dengan menceritakan tentang Paloh yang juga mempunyai anggapan demikian.

"Dalam satu acara di MPR, beliau (Surya Paloh) sampaikan kepada saya, 'Dinda, Abang ini tahu orang-orang pintar banyak di PKS dan abang suka itu. Cuma abang tidak suka kalau mereka sudah radikal'," ujar Sohibul menirukan ucapan Paloh.

Baca juga: Kaum Terdidik di Perkotaan Rawan Terpapar Radikalisme

Pernyataan Paloh langsung dibantah.

Sohibul sempat meminta Paloh untuk tidak sembarangan dalam bicara.

"Saya langsung koreksi pada beliau. Bang, tolong jangan sembarangan bicara. Kalau Abang mendengar ada yang radikal kemudian diidentifikasi orang PKS, silakan laporkan kepada saya. Nanti saya akan lacak," kata Sohibul.

Ia kemudian menegaskan kembali kepada Paloh, "saya berani menjamin bahwa yang radikal itu pasti bukan PKS".

Baca juga: Menpan RB Akui Sulit Identifikasi PNS Terpapar Radikalisme

Sohibul menambahkan, dirinya dan Paloh bertemu kembali di DPP PKS, Jakarta Selatan pada Rabu (30/10/2019).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Nasional
Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X