Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pancasila Relevan Jadi Pijakan Selesaikan Konflik Kekinian

Kompas.com - 16/11/2019, 08:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudi Latief menilai bahwa Pancasila masih relevan menjadi pijakan dalam menyelesaikan permasalahan sosial saat ini. 

 

"Sebenarnya Pancasila sudah memberi bekal bagaimana menyelesaikan konflik-konflik sosial di dalam konteks masyarakat Indonesia kekinian. (Sebab), kalau kita lihat dalam Pancasila itu perihal demokrasi dan pemerintahan kan ada di sila keempat," ujar Yudi dalam seminar di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

Sila keempat itu, kata dia, langsung diapit oleh sila ketiga perihal persatuan Indonesia dan sila kelima yang menekankan keadilan sosial bagi masyarakat.

Baca juga: Menko PMK: Perguruan Tinggi Boleh Kritis dan Bebas Asal Tak Lewati Batas Ideologi Pancasila

Penempatan sila-sila yang spesifik ini, menurut Yudi menjadi komposisi yang tepat sebagai pedoman bangsa Indonesia mengatasi persoalan intoleransi.

"Ini jenius sekali (penempatan sila-sila itu). Jadi dalam menghadapi intoleransi, hendaknya menjadikan konektivitas antar-keberagaman itu harus diperluas. Jaringan-jaringan keragaman itu harus diperluas (mengacu sila ketiga Pancasila)," kata Yudi.

Dia lantas memberikan contoh sekaligus mengkritik sikap masyarakat yang masih memberikan stereotip tertentu kepada masyarakat daerah.

"Misalnya bagi warga Papua yang mungkin 99 persen orang seumur hidup tinggal di Papua. Begitu keluar Tanah Papua, misal jadi mahasiswa di Yogyakarta, dia hanya hidup di asrama Papua," ujar Yudi.

Menurut dia, kondisi semacam itu bukan salah dari rekan-rekan asal Papua. Dia justru menyoroti sikap masyarakat sekitar yang masih memberikan stigma tertentu kepada mahasiswa asal Papua.

Dia menyarankan masyarakat sebaiknya merangkul dan memperluas ruang perjumpaan dengan rekan-rekan dari daerah.

"Sehingga stigma-stigma yang ada (soal masyarakat daerah) itu bisa lebur. Sebab, berbagai penelitian menunjukkan, rata-rata orang yang radikal itu berada di lingkungan pergaulan tertutup. Begitu dia diperkenalkan kepada yang berbeda, mengalami intoleransi," kata Yudi.

Baca juga: Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

"Maka yang pertama kita perlu perkuat adalah jaringan persatuan," ucap dia lagi.

Namun, Yudi mengingatkan bahwa persatuan bangsa yang kuat tidak cukup.

Langkah kedua yang juga penting menurut Yudi yakni menciptakan keadilan sosial seperti sila kelima Pancasila. 

"Sebab kita juga perlu perbaiki keadilan sosial. Sekuat apa pun persatuan nasional kita, kalau keadilan sosial belum merata dan kesenjangan sosial masih ada maka intoleransi akan menguat," ucap dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com