Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaum Terdidik di Perkotaan Rawan Terpapar Radikalisme

Kompas.com - 16/11/2019, 07:47 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudi Latief, menilai, kaum terdidik rawan terpapar paham radikalisme karena lebih mudah mengenal berbagai ideologi, salah satunya eksklusifisme terhadap hal tertentu yang mendorong kecenderungan sikap intoleransi.

"Dalam hal ini kan yang paling rawan memang kaum terdidik di lingkungan perkotaan. Di mana-mana ideologi itu adalah makanan kaum terdidik sehingga sumber kerawanan memang ada di kaum terdidik," ujar Yudi dalam seminar di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

Menurut Yudi, orang yang terdidik memiliki harapan mobilisasi secara vertikal.

Ketika harapan mobilitas vertikal dihadapkan kenyataan ekonomi yang sedang landai, lapangan kerja tidak tersedia, dan akses usaha terbatas, maka harapan mereka menjadi terbatas dan membuat frustasi. 

Akibatnya, mereka lari ke kelompok militan."Biasanya potensial mereka akan lari kepada kelompok militan sebagai sumber jaminan sosial, rasa aman dan sebagainya," ucap Yudi. 

Baca juga: Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Karena itu, menurut dia, untuk mengatasi sikap intoleransi juga diperlukan pembangunan dari segi politik ekonomi.

Yudi mengingatkan, kondisi ekonomi masyarakat yang tidak sejahtera bisa menjadi bom waktu di masa depan.

"Jumlah angka angka kaum terdidik naik, sementara lapangan kerja minim, lalu akses usaha dikuasai sebagian orang saja sehingga saya rasa pemerintah perlu memikirkan juga bagaimana memperluas sektor-sektor riil dan mengembangkan mobilitas vertikal secara lebih inklusif," ucap Yudi.

"Sebab kita juga perlu memperbaiki keadilan sosial. Sekuat apa pun persatuan nasional kita, kalau keadilan sosial tidak merata dan kesenjangan sosial masih ada maka intoleransi akan makin menguat," kata dia.  

Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM), Ahmad Taufan Damanik, mengungkapkan ada kecenderungan sikap intoleransi yang semakin menguat di kalangan anak muda terdidik.

Temuan ini berdasarkan hasil kajian Komnas-HAM sejak 2012-2018.

Ahmad mengungkapkan, indeks kecenderungan sikap intoleransi semakin menguat hingga mencapai lebih dari 50 persen.

"Sekarang kecenderungan sikap intoleransi ini sudah di atas 50 persen, dari yang tadinya baru 20-an persen. Ada kondisi yang meningkat terus sejak 2012 hingga 2018," ujar Ahmad Jumat.

Data ini, kata Ahmad, merupakan hasil kompilasi dari kajian Komnas-HAM, laporan yang masuk ke Komnas-HAM, penelitian media, serta dan penelitian dari sejumlah lembaga pemerhati kasus HAM dan kebebasan beragama.

Baca juga: Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Kecenderungan intoleransi yang menguat tersebut terjadi pada anak muda di rentang usia 15-35 tahun.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com