Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/11/2019, 22:35 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menutup Gebyar Karya Pertiwi 2019 dan Military Attache Spouses Culture dalam rangka memperingati HUT ke-74 TNI.

Dalam agenda yang berlangsung di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta, Jumat (15/11/2019), Panglima berbicara mengenai kekuatan ekonomi kreatif Indonesia.

Ia mengatakan, dari kegiatan tersebut banyak manfaat yang diperoleh.

Tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga wawasan yang luas tentang kekayaan budaya tanah air dan kebudayaan negara-negara sahabat.

"Dengan kegiatan ini kita tentu berharap, bahwa ekonomi kreatif Indonesia akan semakin berkembang. Dengan demikian kesejahteraan rakyat juga meningkat," ujar Hadi di Balai Sudirman, Jumat (15/11/2019).

Baca juga: Bagaimana Nasib Ekonomi Kreatif Ketika Bergabung dengan Pariwisata?

Hadi mengaku bangga dengan setiap pameran budaya maupun pertunjukan kesenian tradisional.

Ia mengungkapkan, pameran tersebut juga selalu disambut antusias di luar negeri.

Menurutnya, itu karena kesenian Indonesia dilandasi dari berbagai nilai-nilai luhur dan kearifan lokal.

Sehingga sangat menarik untuk dipelajari maupun dinikmati. Ia pun mendorong setiap insan untuk melestarikan budaya Indonesia.

Baca juga: INFOGRAFIK: Angela Tanoesoedibjo, Wamen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Ia mengatakan, teknologi pemasaran digital yang saat ini sedang mengemuka harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para praktisi maupun ekonom kerakyatan.

"Kita ketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta adalah pasar yang sangat potensial. Ekonomi kerakyatan adalah kekuatan yang sangat besar yang dapat membuat indoensia dapat bertahan dari krisis ekonomi," jelasnya.

Ia menambahkan, besarnya jumlah penduduk Indonesia dapat menyerap produksi dalam negeri.

Baca juga: Menpar Wishnutama: Kami Tak akan Mengecilkan Ekonomi Kreatif

Dengan demikian, potensi tersebut akan menjadi kekuatan Indonesia yang dapat mencukupi dirinya sendiri.

"Selanjutnya yang dibutuhkan adalah bagaimana meraih konsumen pasar di seluruh penjuru Indonesia melalui teknik pemasaran yang tepat dan menarik," kata Hadi.

"Selain itu juga dibutuhkan konsistensi, sebab dibutuhkan kualitas dan jaminan mutu. Sehingga konsumen tersebut puas dan kembali untuk berbelanja," sambungnya.

Kompas TV Kementerian digital dan ekonomi kreatif disebut-sebut menjadi nomenklatur baru di Kabinet Kerja Jilid 2. Pelaku <em>e-commerce</em> berharap menteri di bidang digital ini mampu memaksimalkan potensi dagang daring.<br /> <br /> Jika nomenklatur tersebut terbentuk, maka nantinya Tokopedia, sebagai salah satu pelaku usaha daring akan banyak terdampak di kementerian ini. Tokopedia berharap jika kementerian ini nantinya terbentuk, maka tugas untuk membangun infratruktur jaringan internet di luar pulau Jawa akan jadi PR besar kementerian tersebut. #KementerianDiagital #Digital #ECommerce
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com