Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Kompas.com - 15/11/2019, 18:48 WIB
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (19/3/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKomisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (19/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Beka Ulung Hapsara menilai, perlu dilakukan evaluasi terhadap pendekatan keamanan di Papua.

Beka menyebut, mekanisme pengamanan Papua perlu dilakukan secara lebih humanis. Jangan sampai, kehadiran aparat keamanan di Papua justru menjadi penyumbang bagi panasnya situasi di provinsi tersebut.

"Karena banyak juga masyarakat Papua masih trauma dengan kehadiran militer. Artinya trauma masa lalu karena operasi militer dan sebagainya, ini juga harus jadi bahan evaluasi yang lain, sehingga pendekatannya lebih humanis," katanya usai acara launching dan diskusi buku Papua Bukan Tanah Kosong, di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (15/11/2019).

Baca juga: Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Menurut Beka, pendekatan yang humanis bisa diartikan dengan pendekatan menggunakan pertimbangan nilai budaya dan lokal.

Tradisi keagamaan, upacara adat, dan hal-hal lain semacam ini harus tetap dijunjung dalam upaya pengamanan.

"Ini juga penting untuk melihat untuk mengakui adat istiadat dan eksistensi masyarakat Papua," ujarnya.

Evaluasi mekanisme pengamanan, lanjut Beka, bukan berarti menarik seluruh aparat keamanan yang ada di Papua.

Beka menyebut, baik militer maupun polisi tetap diperlukan untuk menjaga keamanan. Hanya saja, penekanannya adalah penagamanan yang lebih manusiawi.

Baca juga: Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

"Kami sepakat bahwa kemudian kehadiran militer dan polisi di Papua itu diperlukan untuk masalah keamanan. Kalau ada tindakan kriminal, kejahatan dan lain sebagainya, siapa yang kemudian akan menjaga atau memproses itu?," ujar Beka.

"Tapi tentu saja kemudian bagaimana sedikit demi sedikit trauma di masyarakat itu dihilangkan tentu saja memulainya dari evaluasi tadi," lanjutnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nasional
IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

Nasional
Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Nasional
Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Nasional
Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Nasional
Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Nasional
Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Nasional
IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

Nasional
Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi 'Red Notice' Djoko Tjandra

Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi "Red Notice" Djoko Tjandra

Nasional
Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Nasional
BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Nasional
Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X