Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Kompas.com - 15/11/2019, 18:48 WIB
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (19/3/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKomisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (19/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Beka Ulung Hapsara menilai, perlu dilakukan evaluasi terhadap pendekatan keamanan di Papua.

Beka menyebut, mekanisme pengamanan Papua perlu dilakukan secara lebih humanis. Jangan sampai, kehadiran aparat keamanan di Papua justru menjadi penyumbang bagi panasnya situasi di provinsi tersebut.

"Karena banyak juga masyarakat Papua masih trauma dengan kehadiran militer. Artinya trauma masa lalu karena operasi militer dan sebagainya, ini juga harus jadi bahan evaluasi yang lain, sehingga pendekatannya lebih humanis," katanya usai acara launching dan diskusi buku Papua Bukan Tanah Kosong, di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (15/11/2019).

Baca juga: Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur


Menurut Beka, pendekatan yang humanis bisa diartikan dengan pendekatan menggunakan pertimbangan nilai budaya dan lokal.

Tradisi keagamaan, upacara adat, dan hal-hal lain semacam ini harus tetap dijunjung dalam upaya pengamanan.

"Ini juga penting untuk melihat untuk mengakui adat istiadat dan eksistensi masyarakat Papua," ujarnya.

Evaluasi mekanisme pengamanan, lanjut Beka, bukan berarti menarik seluruh aparat keamanan yang ada di Papua.

Beka menyebut, baik militer maupun polisi tetap diperlukan untuk menjaga keamanan. Hanya saja, penekanannya adalah penagamanan yang lebih manusiawi.

Baca juga: Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

"Kami sepakat bahwa kemudian kehadiran militer dan polisi di Papua itu diperlukan untuk masalah keamanan. Kalau ada tindakan kriminal, kejahatan dan lain sebagainya, siapa yang kemudian akan menjaga atau memproses itu?," ujar Beka.

"Tapi tentu saja kemudian bagaimana sedikit demi sedikit trauma di masyarakat itu dihilangkan tentu saja memulainya dari evaluasi tadi," lanjutnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Nasional
Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Nasional
Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Nasional
Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Nasional
Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Nasional
Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Nasional
Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Nasional
Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Nasional
Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Nasional
Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Nasional
Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X