Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Kompas.com - 15/11/2019, 17:40 WIB
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Beka Ulung Hapsara usai  launching dan diskusi buku Papua Bukan Tanah Kosong, di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (15/11/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Beka Ulung Hapsara usai launching dan diskusi buku Papua Bukan Tanah Kosong, di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (15/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM), Beka Ulung Hapsara, mengkritik langkah pemerintah pusat dalam menangani persoalan Papua.

Menurut Beka, pemerintah selama ini masih menganggap enteng sejumlah persoalan yang muncul di provinsi itu.

Ia menilai, langkah pemerintah hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur yang sebenarnya tidak menjawab seluruh persoalan Papua.

Baca juga: Ketika Grup Kasidah dan Paduan Suara Gereja Berkolaborasi di Pesparani Katolik Papua

"Banyak sekali upaya dari pemerintah pusat yang dalam tanda kutip menganggap enteng persoalan Papua ini dengan hanya pendekatan, ini kritik terhadap pemerintahan Jokowi (Presiden Joko Widodo), kan sangat infrastruktur sekali. Seolah-olah semua jawaban persoalan di Papua bisa diselesaikan dengan infrastruktur," kata Beka dalam acara launching dan diskusi buku Papua Bukan Tanah Kosong di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (15/11/2019).

Beka mengatakan, seharusnya pemerintah mampu melihat bahwa persoalan di Papua bersifat multidimensi.

Di Papua, tidak hanya terjadi persoalan ekonomi, tetapi juga sosial, hak asasi manusia, politik, hingga hukum.

Oleh karenanya, pendekatan yang dilakukan tidak bisa tunggal dari segi pembangunan infrastruktur, tetapi harus juga multidimensi.

"Karena krisis multidimensi itu, tentu saja pendekatan atau solusinya tidak bisa tunggal," ujar Beka.

Baca juga: Soal Penarikan Pasukan dari Papua, Brimob Tunggu Instruksi Kapolri

Namun, Beka berpandangan, persoalan Papua tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Namun, diperlukan juga peran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, aparatur sipil negara, bahkan media massa.

"Ini harus juga jadi bagian atau konsen bersama supaya solusi itu harus kemudian menyeluruh," katanya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X