Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Resmikan Ruas Tol Terpanjang di Indonesia

Kompas.com - 15/11/2019, 16:37 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Kompas TV Untuk mengantisipasi kepadatan di jalan tol selama arus mudik 2019, Kementerian Perhubungan menerapkan sistem satu arah. Hal ini terbukti efektif mengurangi kemacetan yang terjadi. Kementerian Perhubungan juga berpesan kepada para pemudik untuk tetap memperhatikan keselamatan dan batas kecepatan saat melintas di Tol Trans Jawa. Berikut ini wawancara Jurnalis KompasTV Cindy Sistyarani dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berikut ini. #Menhub #IdulFitri #ArusMudik

Dari yang awalnya jalan-jalan kecil di kampung, kemudian jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional, hingga jalan tol.

"Seluruh rakyat nanti bisa menikmati sehingga mobilitas orang, mobilitas jasa, semuanya akan lebih cepat lagi," tuturnya.

Ruas tol yang diresmikan Presiden kali ini memiliki panjang 189,2 kilometer dan merupakan bagian dari tol trans-Sumatera sepanjang 2.974 kilometer.

Baca juga: Alasan Hindari Melintas Trans Sumatera di Malam Hari

Presiden berharap pembangunan jalan tol trans-Sumatera ini terus dilanjutkan sampai ke Aceh hingga tersambung di tengah pulau Sumatera.

Pemerintah menargetkan tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung segera tersambung hingga Palembang pada akhir tahun 2019.

Dengan tersambungnya ruas tol trans-Sumatera tersebut, waktu tempuh dari Bakauheni-Palembang sepanjang 365 kilometer akan lebih singkat menjadi 4-6 jam dari sebelumnya 10-12 jam.

Turut mendampingi Presiden dalam acara peresmian jalan tol ini antara lain, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com