Wapres Sebut Nama Ahok Belum Dibahas di Rapat Tim Penilaian Akhir BUMN

Kompas.com - 15/11/2019, 16:16 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin (kiri) menjawab pertanyaan media di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (8/11/2019). Wapres menyatakan mendengar rumor mengenai masuknya nama mantan ketua KPK Antasari Azhar sebagai calon anggota dewan pengawas KPK, namun ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayWakil Presiden Maruf Amin (kiri) menjawab pertanyaan media di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (8/11/2019). Wapres menyatakan mendengar rumor mengenai masuknya nama mantan ketua KPK Antasari Azhar sebagai calon anggota dewan pengawas KPK, namun ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum dibahas dalam rapat Tim Penilaian Akhir (TPA) untuk menjadi petinggi di salah satu Badan Usaha Milik Negara ( BUMN).

Diketahui, Presiden Joko Widodo menggelar rapat TPA bersama seluruh kementerian dan lembaga pada Selasa (12/11/2019) lalu. Salah satu yang dibahas mengenai persoalan BUMN.

"Belum dibahas di TPA, belum. Saya dengar, masih diproses. Yang khusus di TPA (kemarin) tentang pemberhentian tujuh pejabat di lingkungan BUMN. Memang hanya pemberhentiannya. Tapi penggantiannya belum. Katanya sedang diproses. Kita tunggu saja," kata Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Baca juga: Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

Ia menambahkan, penunjukan Ahok sebagai direksi atau komisaris BUMN merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo. Karenanya ia menyerahkan sepenuhnya permasalahan tersebut kepada Presiden.

"Itu kewenangan presiden yang akan menentukan," lanjut dia.

Wapres pun mengatakan, sedianya BUMN tak hanya soal Ahok. Ia mengatakan ada sejumlah BUMN yang direktur utamanya hengkang lantaran selesai masa jabatan atau menjadi wakil menteri.

Ia pun mengatakan kekosongan pimpinan BUMN itu akan segera diselesaikan pemerintah sebelum berganti tahun.

"Yang pasti tidak boleh lama-lama. Pasti itu, supaya tidak terjadi kekosomgan. Tunggu saja. Diharapkan sudah selesailah. Kita harapkan sebelum akhir tahun sudah selesai," lanjut dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri BUMN Erick Thohir memberikan sinyal akan menempatkan Ahok sebagai pimpinan di salah satu BUMN.

Baca juga: Ahok Didera Polemik, dari Mantan Napi hingga Kader Parpol...

Selain dinilai memiliki rekam jejak yang baik, menurut Erick, Ahok merupakan sosok pendobrak yang dibutuhkan perusahaan pelat merah.

Namun, saat ditanya terkait posisi persis Ahok di BUMN, Erick meminta wartawan dan publik bersabar.

Kejelasan mengenai posisi Ahok di BUMN akan diketahui pada awal Desember. Posisi Ahok menjadi salah satu pemimpin di BUMN tersebut juga dibenarkan oleh Presiden Joko Widodo

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X