JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Komandan Korps Brimob Brigjen (Pol) Abdul Rakhman Baso menyebut, penarikan pasukan gabungan TNI-Polri di Papua menunggu perintah Kapolri Jenderal Idham Azis.
Dalam pasukan gabungan tersebut, sebagian di antaranya berasal dari Korps Brimob Polri.
"(Penarikan pasukan) sampai ada perintah dari Pak Kapolri, sampai benar-benar kondusif," ujar Rakhman di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, Kamis (14/11/2019).
Baca juga: Polemik Penarikan Pasukan TNI/Polri dan Krisis Sosial di Nduga...
Rakhman mengatakan, personel Brimob bertugas menjaga di sejumlah wilayah Polsek dan Polres yang dianggap rawan.
Sejauh ini, belum ada perintah penarikan maupun penambahan pasukan.
Brimob hanya menerima perintah agar pasukan tetap siap siaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Rakhman mengatakan, keberadaan pasukan Brimob di Papua bahkan akan disiagakan bukan hanya untuk persiapan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember 2019.
Namun juga untuk agenda nasional lainnya yang diselenggarakan di Papua.
Baca juga: Papua Tuan Rumah Pekan Paralimpik Nasional 2020
"Apalagi di sana menjelang PON 2020. Bisa sampai menjelang PON 2020 karena itu untuk cipta kondisi situasi menjelang PON Papua," kata dia.
Kehadiran pasukan gabungan itu merupakan salah satu strategi untuk menciptakan situasi di Papua agar tetap aman, tertib dan kondusif.
Diketahui, kehadiran pasukan gabungan itu setelah terjadinya aksi unjuk rasa yang berujung anarkis di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat.