Kompas.com - 15/11/2019, 09:42 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya menegaskan sikap sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo selama lima tahun ke depan.

Sikap ini disuarakan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Di hadapan ratusan kader, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, sikap resmi partainya itu telah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro.

"Majelis Syuro menerima dan menegaskan apa yang sudah menjadi keputusan yang diambil oleh DPP PKS, akan tetap berada di luar pemerintahan Pak Jokowi selama lima tahun ke depan," ujar Sohibul Iman.

Menurut Sohibul, banyak pihak yang berharap PKS tetap konsisten pada sikapnya dengan tetap menjadi oposisi dan tidak bergabung ke dalam pemerintahan.

Baca juga: PKS Gelar Rakornas, Tegaskan Sikap Walau Pelukan, Tetap Oposisi

Banyak pula yang berpandangan bahwa PKS akan meraup suara lebih banyak pada Pemilu 2024 jika tetap konsisten dengan sikapnya tersebut.

Sohibul menekankan para kadernya untuk bekerja keras di tengah masyarakat agar mampu meraih target suara yang lebih tinggi dari Pemilu 2019.

"Kita harus konsisten dalam garis perjuangan kita. Maka, PKS ingin konsisten dengan garis perjuangan tersebut," kata Sohibul.

"Jadi jelas, PKS insya Allah akan tetap berada di luar pemerintahan Pak Jokowi selama lima tahun ke depan," tutur dia.

Lebih lanjut Sohibul mengatakan, DPP PKS akan mencanangkan tahun 2020 sebagai tahun rekrutmen.

Baca juga: Resmi Jadi Oposisi, PKS Akan Berusaha Menarik Hati Rakyat

Ke depannya, kata Sohibul, PKS akan merekrut kader sebanyak mungkin untuk memenangi Pilkada, Pemilu, dan Pilpres 2024.

"Kita fokuskan untuk merekrut sebanyak-banyaknya anggota, berjuang bersama memenangi Pilkada dan Pemilu serta Pilpres 2024," ujar Sohibul.

Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufri saat berbicara di hadapan ratusan kader PKS dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufri saat berbicara di hadapan ratusan kader PKS dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Tak ingin jadi partai menengah

Pada kesempatan yang sama, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri mengungkapkan keinginan agar partainya memperoleh kenaikan suara yang signifikan dalam Pemilu 2024.

"Saya ingin pada (Pemilu) 2024 insya Allah kita bukan lagi partai menengah. Saya ingin kita mampu menjadi partai nomor satu di negeri ini," ujar Salim yang disambut dengan pekik takbir dari seluruh kader yang hadir.

Salim mengatakan, untuk menjadi partai yang mendapatkan perolehan suara bukanlah perkara mudah.

Terlebih lagi, PKS telah tegas menyatakan tetap menjadi oposisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo selama lima tahun ke depan.

"Tantangan kita ke depan semakin berat. Tapi yakinlah, semakin berat tantangan, peluangnya pun semakin besar. Asal kita optimis," ucapnya.

Baca juga: Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Salim pun meminta agar semua kader PKS untuk menjalin komunikasi dengan semua kelompok masyarakat.

Ia menekankan bahwa membangun tali silaturahim dengan tokoh lintas partai penting dilakukan untuk membangun kerja sama.

"Pesan saya, tingkatkan silaturahim kepada seluruh masyarakat. Bagaimana kita membangun tali silaturahim, berkunjung, membangun kerja sama antarpartai, tokoh, dan masyarakat," kata Salim.

Baca juga: Saat Anies Baswedan Ungkit Hangatnya Suasana di Rakornas PKS...

Seperti diketahui, pada Pemilu 2004, PKS memperoleh 8.149.457 suara.

Perolehan suara PKS meningkat perlahan dari 8.204.946 suara pada Pemilu 2009 dan 8.480.204 suara pada Pemilu 2014.

Kemudian, pada Pemilu 2019, PKS mengalami peningkatan perolehan suara sebesar 3 juta dari pemilu sebelumnya, yakni 11.493.663 suara.

Berdasarkan perolehan suara tersebut, PKS berada di posisi keenam dari sembilan parpol yang berhasil masuk ke DPR.

Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal saat ditemui di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).  KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal saat ditemui di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Bangun kekuatan oposisi

Sekjen PKS Mustafa Kamal menuturkan bahwa partainya akan menjalin komunikasi dengan sejumlah partai dalam beberapa bulan ke depan.

Hal itu dilakukan agar PKS tak sendirian dalam membangun kekuatan oposisi terhadap pemerintah.

"Kami akan silaturahim dengan berbagai partai. Juga ada yang berkunjung ke PKS. Kami akan jadwalkan terus dalam beberapa bulan ke depan," ujar Mustafa saat ditemui di sela-sela Rakornas.

Menurut Mustafa, partainya akan mulai menjalin komunikasi dengan partai politik yang berada di luar pemerintahan, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Berkarya.

Baca juga: Bangun Kekuatan Oposisi, Presiden PKS Akan Bertemu Tommy Soeharto

Ketiga partai tersebut merupakan mitra koalisi PKS yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Dalam waktu dekat, kata Mustafa, Presiden PKS Sohibul Iman dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau akrab disapa Tommy Soeharto.

Kendati demikian, Mustafa tidak menyebutkan secara spesifik terkait waktu pertemuan tersebut akan dilakukan.

"Kami ingin mendengar bagaimana sikap dan positioning mereka. Ada pernyataan di publik, tapi kami akan konfirmasi ke pimpinan partai, seperti PAN, Demokrat, Berkarya, partai-partai yang non-kabinet tentang bagaimana posisi akhirnya," kata Mustafa.

"Mudah-mudahan, paling dekat, kami akan bertemu Partai Berkarya minggu depan di TB Simatupang. Mas Tommy ada rencana berkunjung ke DPP PKS," ucapnya.

Baca juga: Di Rakornas PKS, Anies Banggakan Transportasi Publik dan Berkurangnya Kemacetan Jakarta

Lebih lanjut Mustafa mengatakan, komunikasi dengan parpol di luar parlemen, seperti Partai Berkarya, perlu dilakukan dalam membangun kekuatan politik.

Meski belum memiliki suara di DPR, tetapi Mustafa meyakini Partai Berkarya memiliki basis politik yang cukup kuat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Seluruh partai politik peserta pemilu, meski belum lolos (ke DPR), sebagai entitas politik punya kedaulatan yang sama untuk menyampaikan suara rakyat. Sehingga, kami harus bergandengan tangan dengan semua kekuatan parpol yang ada," ujar Mustafa.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan kata sambutan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan kata sambutan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Usung Anies Baswedan

Tidak hanya Pemilu, PKS juga mulai bersiap menghadapi Pilpres 2024 dengan melakukan proses seleksi terhadap sejumlah kandidat yang akan diusung.

Mustafa mengatakan, PKS tengah menyeleksi sejumlah nama dari internal maupun eksternal partai. Salah satu nama yang muncul yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Selain Pak Anies, tentu banyak lagi yang lain. Kami punya kepala-kepala daerah lainnya. Itu suatu aset bangsa," ujar Mustafa.

Mustafa mengatakan, partainya memang memprioritaskan kandidat yang berasal dari internal partai. Sebab, banyak kader yang dinilai memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin bangsa.

Baca juga: PKS Pertimbangkan Anies Baswedan untuk Diusung Pada Pilpres 2024

Namun, tidak menutup kemungkinan PKS juga akan mengusung calon yang berasal dari luar partai.

Pasalnya, saat ini ada beberapa tokoh yang dekat dengan PKS dan terlibat dalam beberapa momentum politik.

"Kami tidak menutup kemungkinan mengambil tokoh yang sudah muncul sekarang ini, yang juga dekat dengan PKS. Jadi bukan orang baru dan tak dikenal. Jadi tokoh yang sudah bekerja sama dengan PKS dari berbagai momentum politik," kata Mustafa.

"Tetapi, intinya kami akan bermusyawarah untuk mencari pemimpin di negeri ini. Kami akan mendengar tokoh bangsa, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk memberikan masukan," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Cut Meutia dalam Uang Kertas Baru Pecahan Rp 1.000

Profil Cut Meutia dalam Uang Kertas Baru Pecahan Rp 1.000

Nasional
Profil MH Thamrin yang Diabadikan di Uang Kertas Baru Pecahan Rp 2.000

Profil MH Thamrin yang Diabadikan di Uang Kertas Baru Pecahan Rp 2.000

Nasional
3 Partai yang Gagal Lolos Pendaftaran Pemilu Konsultasi ke Bawaslu, Siap Gugat KPU

3 Partai yang Gagal Lolos Pendaftaran Pemilu Konsultasi ke Bawaslu, Siap Gugat KPU

Nasional
Profil Ir. Djuanda yang Diabadikan di Uang Kertas Baru Rp 50.000

Profil Ir. Djuanda yang Diabadikan di Uang Kertas Baru Rp 50.000

Nasional
Komnas HAM Belum Tahu Isi Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat Nonyuridis

Komnas HAM Belum Tahu Isi Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat Nonyuridis

Nasional
Per 17 Agustus 2022, Kasus Positif Covid-19 Turun 53 Persen Dibanding Tahun Lalu

Per 17 Agustus 2022, Kasus Positif Covid-19 Turun 53 Persen Dibanding Tahun Lalu

Nasional
KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sulsel

KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sulsel

Nasional
Profil Idham Chalid yang Diabadikan di Uang Kertas Rp 5.000

Profil Idham Chalid yang Diabadikan di Uang Kertas Rp 5.000

Nasional
Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Nasional
PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

Nasional
Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Nasional
35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

Nasional
Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Nasional
Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Nasional
Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.