Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/11/2019, 09:42 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya menegaskan sikap sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo selama lima tahun ke depan.

Sikap ini disuarakan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Di hadapan ratusan kader, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, sikap resmi partainya itu telah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro.

"Majelis Syuro menerima dan menegaskan apa yang sudah menjadi keputusan yang diambil oleh DPP PKS, akan tetap berada di luar pemerintahan Pak Jokowi selama lima tahun ke depan," ujar Sohibul Iman.

Menurut Sohibul, banyak pihak yang berharap PKS tetap konsisten pada sikapnya dengan tetap menjadi oposisi dan tidak bergabung ke dalam pemerintahan.

Baca juga: PKS Gelar Rakornas, Tegaskan Sikap Walau Pelukan, Tetap Oposisi

Banyak pula yang berpandangan bahwa PKS akan meraup suara lebih banyak pada Pemilu 2024 jika tetap konsisten dengan sikapnya tersebut.

Sohibul menekankan para kadernya untuk bekerja keras di tengah masyarakat agar mampu meraih target suara yang lebih tinggi dari Pemilu 2019.

"Kita harus konsisten dalam garis perjuangan kita. Maka, PKS ingin konsisten dengan garis perjuangan tersebut," kata Sohibul.

"Jadi jelas, PKS insya Allah akan tetap berada di luar pemerintahan Pak Jokowi selama lima tahun ke depan," tutur dia.

Lebih lanjut Sohibul mengatakan, DPP PKS akan mencanangkan tahun 2020 sebagai tahun rekrutmen.

Baca juga: Resmi Jadi Oposisi, PKS Akan Berusaha Menarik Hati Rakyat

Ke depannya, kata Sohibul, PKS akan merekrut kader sebanyak mungkin untuk memenangi Pilkada, Pemilu, dan Pilpres 2024.

"Kita fokuskan untuk merekrut sebanyak-banyaknya anggota, berjuang bersama memenangi Pilkada dan Pemilu serta Pilpres 2024," ujar Sohibul.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut 'Berkelanjutan' oleh Politikus Gerindra

Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut "Berkelanjutan" oleh Politikus Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com