Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Disebut Terlalu Dini jika Ingin Usung Anies di Pilpres 2024

Kompas.com - 15/11/2019, 05:18 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan masih terlalu dini bagi PKS untuk mempertimbangkan Anies Baswedan diusung dalam Pilpres 2024.

Menurutnya, PKS maupun partai lain lebih baik mempersiapkan kader-kadernya secara matang terlebih dulu.

"Too much too soon untuk manuver Pilpres 2024. Yang perlu dilakukan sebaiknya ya siapkan kadernya. Artinya kaderisasi yang betul-betul serius. Apakah Anies kader? Tidak," ujar Siti saat dijumpai usai menjadi pewawancara calon hakim agung di Gedung Komisi Yudisial, Kramat, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: PKS Pertimbangkan Anies Baswedan untuk Diusung Pada Pilpres 2024

Dia lantas mengingatkan Anies pernah mengikuti konvensi calon presiden yang diadakan Partai Demokrat untuk persiapan Pilpres 2014 lalu.

Namun, tindak lanjut dari konvensi tersebut pada akhirnya menguap begitu saja.

"Jadi menurut saja jangan terlalu berlebihan dan terlalu dini dalam merespons dinamika politik saat ini. Sebab kita tahu politik Indonesia sangat tidak bisa diprediksi," lanjut dia.

Untuk saat ini, mungkin saja baru Anies Baswedan yang digadang-gadang untuk diusung pada pilpres selanjutnya.

Baca juga: Saat Anies Baswedan Ungkit Hangatnya Suasana di Rakornas PKS...

Namun, Siti menyebut masih banyak tokoh lain seperti Ridwan Kamil, Emil Dardak, Gatot Nurmantyo dan sejumlah kepala daerah yang memiliki prestasi.

"Apalagi kalau nanti ambang batas pencalonan presiden dikurangi atau bahkan ditiadakan, maka bisa jadi kondisi pencalonan semakin dinamis. Desain pemilu kita untuk revisi undang-undang pemilu sekarang juga belum valid. Sebaiknya partai tidak lantas berhenti di sini (soal mencalonkan tokoh tertentu)," tegasnya.

"Oleh karena itu jangan sampai masuk angin, kan kita masih belum lepas dari hitungan tahun politik 2019. Dalam satu tahun (ke depannya) dinamika politik bisa berubah drastis, apalagi untuk 2024," tambah Siti.

Baca juga: Bakal Adakan Konvensi Capres 2024, Nasdem Tak Percaya Diri Usung Kadernya?

Sebelumnya, Sekjen PKS Mustafa Kamal mengungkapkan, partainya sudah mulai melakukan proses seleksi terhadap sejumlah kandidat yang akan diusung pada Pilpres 2024.

Mustafa mengatakan, PKS tengah menyeleksi sejumlah nama yang mencuat dari internal maupun eksternal partai. Salah satu nama yang muncul yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Selain Pak Anies tentu banyak lagi yang lain. Kami punya kepala-kepala daerah lainnya. Itu suatu aset bangsa," ujar Mustafa saat ditemui di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Mustafa mengatakan partainya memang memprioritaskan kandidat yang berasal dari internal partai. Sebab banyak kader yang dinilai memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin bangsa.

Namun, tidak menutup kemungkinan PKS juga akan mengusung calon yang berasal dari luar partai.

Pasalnya, saat ini ada beberapa tokoh yang dekat dengan PKS dan terlibat dalam beberapa momentum politik.

Baca juga: Patrice Rio Capella: Lebih Baik Surya Paloh Capres 2024 Ketimbang Anies

"Kami tidak menutup kemungkinan mengambil tokoh yang sudah muncul sekarang ini, yang juga dekat dengan PKS. Jadi bukan orang baru dan tak dikenal. Jadi tokoh yang sudah bekerja sama dengan PKS dari berbagai momentum politik," kata Mustafa.

"Tetapi intinya kami akan bermusyawarah untuk mencari pemimpin di negeri ini. Kami akan mendengar tokoh bangsa, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk memberikan masukan," ucapnya.

Kompas TV Ketum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh sempat menyinggung proyeksi capres 2024. Surya Paloh meredam spekulasi soal nama-nama yang dikabarkan bakal diusung NasDem di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan oleh Surya Paloh dalam Hari Ulang Tahun ke-8 Partai Nasdem di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (11/11/19). Surya Palon bahkan membantah nama-nama kepala daerah, mulai dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubnernur Jawa Timur Khofifah, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang disebut-sebut bakal menjadi capres Partai Nasdem pada pilpres nanti. “Jadi kalau ada yang mengatakan ini berpihak kepada Bung Anies, ah salah itu. Berpihak kepada Ridwan Kamil, apalagi, salah itu. Khofifah? belum tentu itu,” ujar Surya Paloh. #SuryaPaloh #Jokowi #Nasdem
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com