Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Kompas.com - 14/11/2019, 20:59 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Senin (28/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenko PMK Muhadjir Effendy saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Senin (28/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, pasangan yang belum lulus mengikuti pembekalan pranikah tidak boleh menikah.

Mulanya, Muhadjir menjelaskan rencana kementeriannya memperkuat peran kementerian terkait membantu Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melakukan pembinaan pranikah.

Ia tak ingin KUA sekadar memberikan pembinaan pranikah dalam bentuk ceramah keagamaan.

Ia menginginkan KUA bersama kementerian terkait juga memberikan pembinaan pranikah secara menyeluruh, mulai dari aspek keagamaan hingga gizi anak.

"Kita ingin revitalisasi. Selama ini kan hanya KUA dan menurut saya belum mantap. Karena itu dengan melibatkan kementerian yang terkait misalnya untuk bidang kesehatan reproduksi," ujar Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/11/2019).

"Dan kemudian pencegahan terhadap berbagai macam penyakit, terutama yang berkaitan dengan janin, anak-anak usia dini dan seterusnya itu bisa diantisipasi oleh kementerian kesehatan," kata dia.

Baca juga: Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Saat ditanya apakah pasangan yang belum lulus dalam proses pembekalan tersebut belum pula boleh menikah, Muhadjir membenarkan.

"Ya sebelum lulus mengikuti pembekalan enggak boleh nikah," ucap dia.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) bakal mencanangkan program sertifikasi perkawinan.

Program itu diperuntukkan bagi pasangan yang hendak menikah. Mereka nantinya diwajibkan untuk mengikuti kelas atau bimbingan pranikah, supaya mendapat sertifikat yang selanjutnya dijadikan syarat perkawinan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk 'Backdoor Diplomacy'

Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk "Backdoor Diplomacy"

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Nasional
Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X