10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Kompas.com - 14/11/2019, 20:45 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo menunjukkan barang bukti saat jumpa pers pengungkapan terorisme di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (17/10/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOKepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo menunjukkan barang bukti saat jumpa pers pengungkapan terorisme di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

DEPOK, KOMPAS.com - Dalam satu dekade terakhir, setidaknya ada 18 serangan teroris terhadap Kepolisian Republik Indonesia ( Polri).

Deradikalisasi perlu ditingkatkan, namun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai leading sector penanggulangan terorisme tak bisa bekerja sendiri.

"Cuman kan (BNPT) tidak bisa sendiri. Bekerja sama dengan kepolisian, bekerjasama dengan seluruh stakeholder terkait," ujar Dedi di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: Serangan Teroris dan Upaya Penguatan Program Deradikalisasi...

Dedi mengatakan, kerjasama ini dapat dilakukan bersama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.

Termasuk dengan organisasi masyarakat (ormas) seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Menurut Dedi, kerjasama deradikalisasi itu dapat langsung menyentuh masyarakat. Caranya adalah dengan memberikan edukasi menyeluruh guna menangkis paparan paham radikalisme.

"Mulai di tingkat sekolah, maupun komponen masyarakat yang lainnya. Bukan hanya eks napiter-napiter yang disentuh, justru masyarakat boleh dikatakan akan sangat rentan terpapar oleh paham radikalisme ekstrim," katanya.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Berdasarkan Litbang Harian Kompas, terdapat 18 serangan yang mengarah pada kepolisian.

Berikut data serangan teroris terhadap Polri:

1. 15 Maret 2010, di Kebumen, Jawa Tengah

2. 10 April 2010, di Purworejo, Jawa Tengah

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Nasional
Hapus UN, Kemendikbud Prediksi Ratusan Miliar Dapat Dihemat

Hapus UN, Kemendikbud Prediksi Ratusan Miliar Dapat Dihemat

Nasional
Melaju 50 Km Per Jam, Pajero Oleng Tabrak 2 Motor, Suami Istri di Tegal Tewas

Melaju 50 Km Per Jam, Pajero Oleng Tabrak 2 Motor, Suami Istri di Tegal Tewas

Nasional
Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Nasional
UN Dihapus, Politisi PDI-P: Kita Enggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga...

UN Dihapus, Politisi PDI-P: Kita Enggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga...

Nasional
Nadiem Beberkan Konsep Merdeka Belajar, Ini 3 Catatan dari PGRI

Nadiem Beberkan Konsep Merdeka Belajar, Ini 3 Catatan dari PGRI

Nasional
PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

Nasional
PGRI Dukung Wacana Nadiem Menghapus UN, tapi....

PGRI Dukung Wacana Nadiem Menghapus UN, tapi....

Nasional
Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Nasional
UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan

UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan

Nasional
Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Nasional
Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Nasional
Ditunjuk Jadi Wantimpres, Wiranto Diharapkan Segera Mundur dari Hanura

Ditunjuk Jadi Wantimpres, Wiranto Diharapkan Segera Mundur dari Hanura

Nasional
Ini Komitmen Dompet Dhuafa untuk Jaga Perdamaian Dunia

Ini Komitmen Dompet Dhuafa untuk Jaga Perdamaian Dunia

Nasional
Gandeng Dompet Dhuafa, YMGPI Galang Dana untuk Cegah Kanker Payudara

Gandeng Dompet Dhuafa, YMGPI Galang Dana untuk Cegah Kanker Payudara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X