Resmi Jadi Oposisi, PKS Akan Berusaha Menarik Hati Rakyat

Kompas.com - 14/11/2019, 19:15 WIB
Presiden PKS Sohibul Iman saat ditemui di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPresiden PKS Sohibul Iman saat ditemui di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) secara resmi telah menyatakan sikap politiknya yang tetap menjadi oposisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo selama lima tahun ke depan.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, partainya akan menjalankan fungsi check and balance atau menjadi penyeimbang pemerintah sambil berusaha mengambil hati masyarakat.

"Kita jalankan fungsi check and balance dan berusaha mengambil hati rakyat selama lima tahun ke depan," ujar Sohibul saat memberikan arahan kepada ratusan kader PKS di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Sohibul menegaskan bahwa partainya ingin menjaga etika politik dalam negara demokrasi.

Baca juga: PKS Pertimbangkan Anies Baswedan untuk Diusung Pada Pilpres 2024

Ia mengatakan, dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, dibutuhkan kekuatan oposisi atau penyeimbang untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

"Rasanya aneh bila dalam negara yang menganut sistem demokrasi, semuanya menjadi bagian dalam pemerintahan," kata Sohibul.

"Maka PKS ingin menjaga kepantasan demokrasi ini. Ingin menjalankan sistem penyeimbang. Ingin menyelamatkam demokrasi Indonesia," tutur dia.

Menurut Sohibul, banyak pihak yang berharap PKS tetap konsisten pada sikapnya dengan tetap menjadi oposisi dan tidak bergabung ke dalam pemerintahan.

Baca juga: Saat Anies Baswedan Ungkit Hangatnya Suasana di Rakornas PKS...

Banyak pihak pula yang berpandangan bahwa PKS akan meraup suara lebih banyak di Pemilu 2024 jika tetap konsisten dengan sikapnya tersebut.

Namun, Sohibul menekankan para kadernya untuk bekerja keras di tengah masyarakat agar mampu meraih target suara yang lebih tinggi dari Pemilu 2019.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X