Kompas.com - 14/11/2019, 18:20 WIB
Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019 HARYANTI PUSPA SARIKetua Komisi II Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tak buru-buru mengusulkan evaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung.

Menurut dia, ada empat opsi sebelum pemerintah dan DPR melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada secara langsung.

"Kalau kita bisa mengambil hipotesis sebelum melakukan ini (evaluasi Pilkades langsung), ada bisa jadi beberapa opsi terjadi," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Mamuju Rekrut Panwascam Secara Online

Pertama, menurut Doli, pengembangan demokrasi di kabupaten/kota harus dipertahankan. Salah satunya, dengan melibatkan masyarakat dalam memutuskan kebijakan publik.

Untuk itu, ia menilai, Pilkada langsung tetap dilakukan di kabupaten/kota.

"Kalaupun kita bilang pemilihan langsung ya cukup hanya di kabupaten/kota saja karena provinsi itu adalah kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat dan sifat-nya adalah koordinatif, itu bisa salah satu opsi," ujarnya.

Kedua, Pilkada dengan teori asimetris. Doli menjelaskan, asimetris ini sebagai upaya mengurangi politik uang yang terjadi di Pilkada.

Doli mencontohkan, bagi daerah-daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan dan pendidikan tinggi diasumsikan tak terlibat politik uang, sehingga Pilkada langsung tetap dilakukan.

Sedangkan, daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah, diasumsikan akan mudah terjadi praktik dalam politik uang, sehingga pilkada diwakilkan ke DPRD.

"Karena tak ingin politik uang, maka enggak apa-apa lah kalau diperkotaan kita pertahankan pilkada langsung, tapi kalau di daerah yang tingkat masyarakatnya masih rendah pendidikannya kita tetap kita kembalikan ke DPRD. Itu salah satu opsi," ujarnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X