Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Akan Rumuskan Lebih Cermat soal Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata

Kompas.com - 14/11/2019, 17:15 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut, akan merumuskan lebih cermat lagi terkait pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Perumusan tersebut, kata dia, akan dilakukan dengan mengundang beberapa kementerian terkait.

"Nanti akan saya undang pihak-pihak terkait supaya dirumuskan yang lebih cermat dan bisa dikerjakan secara kolektif serta lebih meluas," ujar Muhadjir usai membuka Rapat Evaluasi KKN Tematik Revolusi Mental Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: Menko PMK Minta KKN Dievaluasi

Adapun kementerian terkait itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag).

Muhadjir mengatakan, KKN memiliki misi suci berupa pengabdian kepada masyarakat.

Sebab dalam perguruan tinggi, kata dia, terdapat tiga hal yang harus dilaksanakan yakni pengajaran atau pendidikan, riset, dan pengabdian.

Dengan demikian, saat melaksanakan KKN mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan bagi masyarakat.

Baca juga: Diduga Mesum Saat KKN, Dua Mahasiswa Unmul Tak Diberi Nilai

Apalagi dengan tema Revolusi Mental yang saat ini dilaksanakan.

"Saya berharap semua perguruan tinggi terutama yang telah 3-4 kali melaksanakan KKN Revolusi Mental dapat semakin baik dalam hal program maupun secara administrasi," kata dia.

"Jangkauannya pun harus lebih luas lagi," pungkas dia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono mengatakan, dalam pelaksanaan KKN tahun 2019 ini, terdapat 42.000 mahasiswa yang bergabung di masyarakat.

Baca juga: Kronologi Tenggelamnya Mahasiswa UGM Saat KKN di Palangkaraya, Terseret Arus hingga Ditemukan Meninggal di Dasar Sungai

Efek mereka terhadap masyarakat pun jauh lebih terasa dibandingkan dengan kedatangan pejabat ke daerahnya.

"Dari kehadiran 42.000 mahasiswa di masyarakat, menghasilkan lebih dari 1,9 juta jam per hari maka hasilnya jauh lebih baik dibandingkan kiriman pejabat," kata dia.

Hal tersebut terjadi karena mahasiswa masih dipercaya masyarakat. Sebab bagi masyarakat, mahasiswa adalah role model.

Kompas TV Ombudsman terus melakukan investigasinya terkait pelecehan seksual yang menimpa mahasiswi UGM Yogyakarta saat melakukan kuliah kerja nyata di Pulau Maluku. Tim investigasi dari Ombudsman bertemu dengan dekanFakultas Teknik UGM. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu pihaknya hanya menjalankan segala kebijakan yang dikeluarkan universitas termasuk menunda wisuda terduga pelecehan seksual yang menurut rencana dilakukan pada hari tanggal 22 November kemarin. Kasus pelecehan seksual yang menimpa salah seorang mahasiswi UGM terjadi tahun lalu saat korban mengikuti program kuliah kerja nyata di Pulau Seram, Maluku.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com