Kompas.com - 14/11/2019, 13:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Vice President Engineering and Construction PT Angkasa Pura Propertindo (APP) Pandu Mayor Hermawan mengaku mendapat tekanan dari mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam.

Tekanan itu, kata Pandu, berkaitan dengan pengadaan proyek semi Baggage Handling System (BHS) di enam bandara yang akan dikerjakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI).

Hal itu disampaikan Pandu saat bersaksi untuk rekan mantan Direktur Utama PT INTI Darman Mappangara, Taswin Nur. Taswin adalah terdakwa kasus dugaan suap terkait pengadaan proyek tersebut.

Baca juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Direktur Keuangan Angkasa Pura II

"Ya ketika di ruangan seingat saya, saya ikut menjelaskan secara teknis kondisi perusahaan PT INTI. Karena waktu itu beliau seingat saya (bilang) tidak boleh melihat perusahaan dari orang yang sudah resign, harus dilihat kondisi hari ini demi sinergi BUMN," kata Pandu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Kondisi yang dimaksud Pandu adalah berkaitan dengan kondisi keuangan PT INTI saat itu yang sedang buruk.

Dalam pertemuan itu, kata Pandu, ada usulan agar pengadaan proyek itu dengan PT INTI dibatalkan mengingat kondisi keuangan PT INTI sedang buruk. Namun, Andra keberatan dan meminta agar PT APP mencoba mencari solusi lain.

Pandu pun mengonfirmasi bentuk tekanan lainnya berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibacakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan keterangan Pandu, pada Bulan April 2019, ia dipanggil oleh Mantan Executive General Manager Divisi Airport Maintanence Angkasa Pura (AP) II Marzuki Battung.

Pada saat itu, kata Pandu, Marzuki menegaskan dengan keras agar dirinya segera menyusun draf kontrak paling lambat Mei 2019 dan mengirimkannya ke PT INTI.

"Dalam BAP, saksi mengatakan, saat itu Marzuki Battung juga menyampaikan kepada saya bahwa semua ini atas perintah langsung dari Direktur Keuangan PT AP II, yaitu Andra Y Agussalam dan meminta agar kontrak dengan PT INTI harus dibuat paling lambat Mei 2019. Betul itu keterangan saksi?" tanya jaksa.

"Betul, Pak," jawab Pandu.

Dalam perkara ini, Taswin didakwa memberi suap sebesar 71.000 dollar Amerika Serikat (AS) dan 96.700 dollar Singapura ke Andra.

Taswin didakwa menyuap Andra bersama-sama dengan Darman. Adapun Darman dan Andra saat ini masih berstatus sebagai tersangka.

Menurut jaksa, pemberian tersebut bertujuan agar Andra mengupayakan PT INTI menjadi pelaksana pekerjaan dalam pengadaan dan pemasangan semi baggage handling system untuk 6 bandara.

Uang tersebut juga demi proses kontrak pekerjaan antara PT Inti dan PT Angkasa Pura Propertindo (APP) dan pembayaran serta penambahan uang muka cepat terlaksana.

Baca juga: Kasus Baggage-Handling System, KPK Panggil Direktur Angkasa Pura Propertindo, Agung Sedayu

Menurut jaksa, pada tanggal 26 Juli 2019, atas perintah Darman, Taswin menyerahkan uang ke Andra sebesar 53.000 dollar AS.

Tanggal 27 Juli 2019, Taswin atas perintah Darman kembali menyerahkan uang ke Andra sebesar 18.000 dollar AS.

Tanggal 31 Juli 2019, dengan perintah yang sama, menyerahkan uang ke Andra sebesar 96.700 dollar Singapura.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Nasdem Tak Usung Ganjar Sebagai Capres: Tidak Ada Kejelasan Kapan Memutuskan

Alasan Nasdem Tak Usung Ganjar Sebagai Capres: Tidak Ada Kejelasan Kapan Memutuskan

Nasional
Jokowi: Tugas Hakim Konstitusi Saat ini Semakin Berat...

Jokowi: Tugas Hakim Konstitusi Saat ini Semakin Berat...

Nasional
Anies Mengaku Minta Izin Nasdem Untuk Tuntaskan Tugas di DKI Jakarta

Anies Mengaku Minta Izin Nasdem Untuk Tuntaskan Tugas di DKI Jakarta

Nasional
Pengacara Harap Bharada E Bisa Divonis Bebas di Persidangan

Pengacara Harap Bharada E Bisa Divonis Bebas di Persidangan

Nasional
Dorong Audit Bangunan, Jokowi Harap Semua Stadion Bisa Contoh GBK

Dorong Audit Bangunan, Jokowi Harap Semua Stadion Bisa Contoh GBK

Nasional
Sebut Ekonomi Akan Hadapi Badai, Prabowo: Kita Harus Siap

Sebut Ekonomi Akan Hadapi Badai, Prabowo: Kita Harus Siap

Nasional
UPDATE 5 Oktober 2022: Bertambah 1.722, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.439.292

UPDATE 5 Oktober 2022: Bertambah 1.722, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.439.292

Nasional
DPR Campur Tangan, Ahmad Taufan Damanik: Pemilihan Ketua Komnas HAM Harus Diulang

DPR Campur Tangan, Ahmad Taufan Damanik: Pemilihan Ketua Komnas HAM Harus Diulang

Nasional
Kamaruddin Simanjuntak Sebut Permintaan Maaf Sambo Tak Tulus: Masih Cari-cari Alasan

Kamaruddin Simanjuntak Sebut Permintaan Maaf Sambo Tak Tulus: Masih Cari-cari Alasan

Nasional
Diusung PSI Sebagai Cawapres, Yenny Wahid: Bukan Waktu yang Tepat, Duka untuk Tragedi Kanjuruhan

Diusung PSI Sebagai Cawapres, Yenny Wahid: Bukan Waktu yang Tepat, Duka untuk Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Dengan Multilateralisme, Puan Ajak Delegasi Negara G20 Atasi Gejolak Ekonomi Global

Dengan Multilateralisme, Puan Ajak Delegasi Negara G20 Atasi Gejolak Ekonomi Global

Nasional
Pengacara Pastikan Bharada E Siap Jalani Persidangan Online dan Offline

Pengacara Pastikan Bharada E Siap Jalani Persidangan Online dan Offline

Nasional
Gelar Forum Parlemen P20, Puan Ajak Legislator Bangun Kerja Sama Multilateralisme

Gelar Forum Parlemen P20, Puan Ajak Legislator Bangun Kerja Sama Multilateralisme

Nasional
DPR Disebut Langgar Aturan karena Intervensi Pemilihan Ketua Baru Komnas HAM

DPR Disebut Langgar Aturan karena Intervensi Pemilihan Ketua Baru Komnas HAM

Nasional
Partai NasDem Curi Start Deklarasi Anies Bakal Capres, Untung atau Buntung?

Partai NasDem Curi Start Deklarasi Anies Bakal Capres, Untung atau Buntung?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.