Ahok Akan Pimpin BUMN, Politisi Demokrat Singgung soal Perilaku

Kompas.com - 14/11/2019, 13:03 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan memahami bahwa pihak eksekutif memiliki wewenang untuk menunjuk seseorang untuk menjadi pimpinan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN).

Namun, Syarief menyarankan agar penunjukan tersebut dilakukan dengan melihat aspek integritas dan perilaku seseorang.

Hal ini disampaikan Syarief menyusul kabar bahwa Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menjadi salah satu pimpinan BUMN.

"Tentunya banyak kriteria yang harus diperhatikan, salah satunya menyangkut masalah integritas, behavior juga merupakan pertimbangan," ujar Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

"Sekalipun ini wewenang eksekutif, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan," kata Syarief Hasan.

Baca juga: Ahok Siap Jadi Bos BUMN, Isi Sektor Energi hingga Harus Mundur dari PDI-P

Syarief menyinggung soal ketentuan mantan narapidana dilarang maju di Pilkada 2020.

Untuk itu, ia berharap pemerintah lebih selektif dalam memilih pimpinan BUMN yaitu berdasarkan integritas, bukan berdasarkan partai pendukung.

"Saya pikir, kalau saja sekarang ini pilkada sudah ada pandangan dari KPU bahwa eks narapidana tak boleh (maju Pilkada), dan itu kan sudah pernah dilakukan, jadi saya memberikan contoh bahwa pejabat-pejabat negara itu betul-betul harus selektif," ujar Syarief.

"Tak boleh hanya karena pertimbangan dia dari pendukung saya, ataupun dari partai saya atau dari mana pun," kata dia.

Baca juga: Masuk ke BUMN, Ahok Diminta Ubah Gaya Komunikasinya

Adapun, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, disebutkan bahwa calon kepala daerah harus menyertakan surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana untuk dapat maju dalam pilkada.

Sedangkan, mantan narapidana bisa tetap maju dalam pilkada, tetapi harus tetap terbuka menyatakan bahwa dia pernah menjadi narapidana.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X