Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepercayaan Publik ke KPK Turun 3 Persen, Ini Kata WP KPK...

Kompas.com - 14/11/2019, 11:36 WIB
Ardito Ramadhan,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo berpendapat penurunan kepercayaan publik terhadap KPK disebabkan oleh UU KPK hasil revisi.

Penurunan kepercayaan publik terhadap KPK itu sendiri diketahui tergambar dalam hasil survei LSI Denny JA.

"Adanya penurunan kepercayaan sebesar 3 persen dalam survei terbaru semakin memperkuat argumentasi bahwa upaya kelemahan KPK melalui revisi UU KPK yang berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2019 yang lalu sangat nyata dipercaya masyarakat," ujar Yudi dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: Hakim Singgung UU KPK Saat Bacakan Putusan Praperadilan Imam Nahrawi

Yudi meyakini turunnya angka kepercayaan publik terhadap KPK dari 89 persen menjadi 85,7 persen tak bisa dilepaskan dari berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Menurut Yudi, 26 poin pelemahan dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK telah menjadi momok bagi publik yang ingin Indonesia bebas dari korupsi.

"Survei LSI sebelumnya, KPK dengan prestasinya menangkapi para koruptor mampu mencapai 89% tingkat kepercayaan publik sehingga sangat aneh jika UU KPK direvisi," ujar Yudi.

Baca juga: Jaksa Agung: Dengan UU KPK yang Baru, Kita Lebih Perkuat Koordinasi

Yudi pun menyinpan harapan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) atas UU KPK yang baru.

Di samping itu, Yudi pun beterima kasih kepada publik yang masih menempatkan KPK sebagai lembaga yang paling terpercaya meski lembaga antirasuah itu dinilai sedang dilemahkan lewat berbagai upaya termasuk revisi UU KPK.

Diberitakan Antaranews, LSI Denny JA merilis hasil survei menurunnya tingkat kepercayaan publil terhadap lembaga negara dan sosial sebagai efek kontestasi Pilpres 2019 dan Pilkada DKI Jakarta 2017, Rabu kemarin.

Baca juga: KPK Belum Buka Penyidikan Baru Setelah UU KPK Hasil Revisi Berlaku

Hasil survei tersebut menunjukkan angka kepercayaan publik terhadap KPK turun. Pada Juli 2018, angka kepercayaan publik terhadap KPK berada di angka 89 persen dan turun menjadi 85,7 perden pada September 2019.

Selain KPK, angka kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga lainnya seperti TNI, Polri, DPR, DPD, KPU, dan MK juga ikut turun.

Peneliti senior LSI Denny JA Adjie Alfaraby mengatakan, hasil survei tersebut baru sebatas potret atas efek terhadap suatu peristiwa yakni kontestasi pilpres dan pilkada, atau belum bisa dikatakan sebagai tren.

 

Kompas TV Kurang lebih satu dekade sudah, polisi menjadi sasaran teror. Sejak serangan di polsek Prembun, Kebumen Jawa Tengah, yang menewaskan Briptu Yona Anton, serangan teror kini mengarah kepada aparat kepolisian. Untuk membahasnya, sudah tersambung melalui saluran telepon, bersama pengamat terorisme, Al Chaidar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com