Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Kompas.com - 13/11/2019, 21:07 WIB
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana (kiri) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo (kanan) di Kantor KemenPANRB, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana (kiri) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo (kanan) di Kantor KemenPANRB, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya tengah mengkaji penambahan jabatan perwira tinggi di institusi TNI dan Polri.

Jika dimungkinkan, akan ada penambahan jumlah jenderal bintang tiga, serta jenderal bintang satu, dan dua di kedua institusi tersebut.

"Saya sekarang sedang mengkaji bagaimana untuk Kopassus, Marinir, Paskhas, yang jumlahnya di bawah Kostrad, kepolisian juga. Sekarang saya sedang proses penambahan bintang tiga, yang otomatis menambah bintang satu," kata Tjahjo saat ditemui di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: Jokowi Ingin Pangkas Eselonisasi, Menpan RB Tjahjo Kumolo Buatkan Roadmap


Untuk kepolisian, Kemenpan RB mempertimbangkan penambahan jabatan perwira tinggi di Korps Brimob.

Sebab, di korps ini, akan ada penambahan anggota dari 48.000 menjadi 60.000 personel. "Itu kalau dipimpin bintang 2 kan tidak pas, harus bintang 3," ujar Tjahjo.

Meski muncul wacana penambahan jabatan perwira tinggi di tubuh TNI dan Polri, saat ini pemerintah tengah berupaya melakukan perampingan birokrasi.

Baca juga: Menpan RB: Bukan Pemangkasan Birokrasi, melainkan Perampingan

Tjahjo tengah mengkaji pemangkasan eselonisasi di sejumlah kementerian dan lembaga, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo soal penyederhanaan eselonisasi jabatan.

"Misal kepala kantor kepala kelurahan, camat, departemen agama, itu paling besar ada 3000 satker (satuan kerja), juga kemenkumham lapas, imigrasi," ujar dia.  

Upaya penyederhanaan eselonisasi ini, kata Tjahjo, dilakukan dengan berhati-hati. Apalagi, tidak semua kementerian dan lembaga bisa dirampingkan jabatan eselonnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X