Kompas.com - 13/11/2019, 19:27 WIB
Menkopolhukam Mahfud MD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariMenkopolhukam Mahfud MD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku belum menerima foto surat pencekalan pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab.

"Belum, belum (foto surat pencekalan Rizieq Shihab)," kata Mahfud setelah mengikuti rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Sebelumnya, Pengacara pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab, Sugito Atmo Pawiro, mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan foto surat pencekalan atas kliennya kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

"Sudahlah, tetapi informal saja. Kebetulan kalau (untuk) Pak Mahfud dokumen yang kami rilis itu pun kami kirim. Saya sering komunikasi dengan Pak Mahfud sebab beliau dosen saya," ujar Sugito saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/11/2019). 

Karena itu, dia mengaku siap jika diminta bersama-sama pemerintah melakukan penelusuran atas asal-usul surat yang dikeluarkan oleh intelijen Arab Saudi itu. 

"Tidak masalah, kami siap sebab ada argumentasi," ucap dia. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Mahfud MD Sebut 4 Fokus Kemenko Polhukam, dari Korupsi, HAM, hingga Deradikalisasi

Meski demikian, Sugito pesimistis pemerintah serius mencari solusi terkait permasalahan kliennya. 

Menurut dia, surat pencekalan yang sudah dia kirimkan itu bisa menjadi petunjuk bagi pemerintah. 

"Saya makanya agak malas sebab pemerintah ini seperti mencari titik lemahnya saja tetapi tidak mencari solusi. Mestinya surat yang ada diproses dulu (ditelusuri), bukan malah ada pernyataan seolah-olah suratnya tidak ada," kata dia. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wajib Karantina, Ini Catatan Satgas Covid-19 untuk Calon Jemaah Umrah Indonesia

Wajib Karantina, Ini Catatan Satgas Covid-19 untuk Calon Jemaah Umrah Indonesia

Nasional
Jokowi Resmikan Pabrik Biodiesel PT Johnlin Group Milik Haji Isam

Jokowi Resmikan Pabrik Biodiesel PT Johnlin Group Milik Haji Isam

Nasional
Kasus Covid-19 Menurun, Wapres: Kita Belum Aman

Kasus Covid-19 Menurun, Wapres: Kita Belum Aman

Nasional
Pemerintah Sinkronkan Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna agar Bisa Berangkatkan Jemaah Umrah

Pemerintah Sinkronkan Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna agar Bisa Berangkatkan Jemaah Umrah

Nasional
KJRI: Barcode PeduliLindungi sampai Saat Ini Belum Bisa Dibaca Pemerintah Arab Saudi

KJRI: Barcode PeduliLindungi sampai Saat Ini Belum Bisa Dibaca Pemerintah Arab Saudi

Nasional
KPK Lelang Tanah dan Bangunan Perkara Eks Wali Kota Madiun Bambang Irianto

KPK Lelang Tanah dan Bangunan Perkara Eks Wali Kota Madiun Bambang Irianto

Nasional
KJRI Jeddah: Belum Ada Kepastian Kapan Jemaah Indonesia Bisa Masuk Arab Saudi

KJRI Jeddah: Belum Ada Kepastian Kapan Jemaah Indonesia Bisa Masuk Arab Saudi

Nasional
Jokowi Targetkan RI Jadi Kiblat Industri Halal Dunia pada 2024

Jokowi Targetkan RI Jadi Kiblat Industri Halal Dunia pada 2024

Nasional
Tidak Ada Lagi 'Seat Distancing', Alasan Mengapa Penumpang Pesawat Wajib PCR

Tidak Ada Lagi "Seat Distancing", Alasan Mengapa Penumpang Pesawat Wajib PCR

Nasional
Menko PMK: Kesadaran akan Pentingnya Inklusi Digital bagi Lansia Perlu Ditumbuhkan

Menko PMK: Kesadaran akan Pentingnya Inklusi Digital bagi Lansia Perlu Ditumbuhkan

Nasional
Airlangga Sebut Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Lebih Rendah dari India

Airlangga Sebut Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Lebih Rendah dari India

Nasional
Syarat Perjalanan Terbaru untuk Pengemudi Kendaraan Logistik: Wajib Pakai PeduliLindungi

Syarat Perjalanan Terbaru untuk Pengemudi Kendaraan Logistik: Wajib Pakai PeduliLindungi

Nasional
Ilmuwan WHO Sebut Vaksinasi Dapat Membentuk Herd Immunity secara Aman

Ilmuwan WHO Sebut Vaksinasi Dapat Membentuk Herd Immunity secara Aman

Nasional
Wapres: Pembangunan SDM Tidak Akan Tercapai jika Anggaran Tak Tepat Sasaran

Wapres: Pembangunan SDM Tidak Akan Tercapai jika Anggaran Tak Tepat Sasaran

Nasional
Aturan Terbaru Penerbangan Jawa-Bali: Penumpang Wajib Bawa Hasil PCR, Antigen Tak Berlaku

Aturan Terbaru Penerbangan Jawa-Bali: Penumpang Wajib Bawa Hasil PCR, Antigen Tak Berlaku

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.