Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Kader Golkar Kawal Perda agar Sejalan dengan Kebijakan Jokowi

Kompas.com - 13/11/2019, 19:15 WIB
Kurniasih Budi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP Partai Golkar menginstruksikan seluruh kadernya yang terpilih sebagai legislator mengawal peraturan daerah agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Rencananya DPP Partai Golkar akan menyampaikan agenda strategis itu dalam bimbingan teknis.

Gelaran pendidikan politik tersebut salah satunya membahas upaya sinkronisasi kebijakan politik pemerintah dengan kebijakan politik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

“Doktrin kami kekaryaan, bagaimana kader Partai Golkar bisa berkarya kalau tidak sesuai dengan visi misi Presiden RI, dengan pemerintah pusat,” kata Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus, usai rapat pleno Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: Pujian Jokowi untuk Airlangga Hartarto Jelang Munas Golkar

Sebelumnya, Bank Dunia melaporkan peringkat kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia tetap berada pada ranking ke-73 dari 197 negara.

Meski demikian, skor kemudahan berbisnis Indonesia naik menjadi 69,6.

Penilaian EODB Indonesia dilakukan di Jakarta dan Surabaya dengan porsi penilaian masing-masing 78 persen dan 22 persen.

Peraturan daerah tak sejalan

Menurut dia, kebijakan pemerintah daerah bisa sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat jika kepala daerah berasal dari partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo.

Faktanya, banyak kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang berasal dari partai lain yang tidak mendukung kebijakan pemerintah pusat.

Dampaknya, ia melanjutkan, kemudahan berinvestasi di Indonesia terhambat.

“Kalau kepala daerahnya berasal dari Partai Golkar itu tidak masalah, tapi kalau beda itu yang perlu dijalin komunikasi. Maka, kader Golkar di DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang akan menjembatani,” katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARI Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Pada puncak perayaan ulang tahun ke-55 Partai Golkar, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ini menduduki jabatan strategis sebagai Menko Perekonomian.

Ia mengatakan, tugas Airlangga tak mudah karena mesti menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global. 

Jokowi pun menjelaskan, sedikit saja guncangan di internal Partai Golkar bakal berdampak pada pemerintah saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com