Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Kompas.com - 13/11/2019, 18:06 WIB
Suasana sidang pemeriksaan saksi dengan terdakwa mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/11/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSuasana sidang pemeriksaan saksi dengan terdakwa mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/11/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim bersikeras menetapkan Haris Hasanudin lolos seleksi pemilihan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur meskipun Haris tidak direkomendasikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Ini berdasarkan kesaksian mantan Komisioner KASN, Waluyo.

Menurut dia, Lukman mengirim surat kepada KASN yang intinya meminta Haris tetap diloloskan sebagai calon Kakanwil Kemenag Jatim.

"Isi surat tersebut menyebutkan bahwa mengenai hukuman disiplin yang disampaikan oleh bersangkutan kepada saudara Haris Hasanudin dan meminta pertimbangan untuk diluluskan ke tiga besar," kata Waluyo saat bersaksi dalam sidang dengan terdakwa  Romahurmuziy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (13/11/2019).


Baca juga: Romahurmuziy Bantah Dibayari Hotel oleh Pejabat Kanwil Kemenag

Waluyo menyampaikan, KASN tidak merekomendasikan Haris karena Haris sedang menjalani sanksi disiplin. Waluyo menyebut, KASN sudah menyampaikan hal itu ke Kemenag.

Namun, Kemenag tidak mengindahkan rekomendasi KASN tersebut dan malah meminta agar Haris tetap diloloskan sebagai calon kakanwil.

Waluyo juga mengatakan, KASN belum sempat membalas surat dari Kemenag hingga akhirnya Haris bersama Ketua Umum PPP ketika itu, M Romahurmuziy, tertangkap tangan oleh KPK.

"Saya rasa karena proses waktu saja yang mulia. Artinya waktu belum dibahas, (suratnya) belum sampai di saya. Kalau sudah sampai di saya pasti langsun kita respon," ujar Waluyo.

Dalam kasus ini, Romahurmuziy atau Romy didakwa bersama-sama mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin menerima Rp 325 juta dari mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin.

Baca juga: Staf Humas Kanwil Kemenag Jatim Diperintahkan Bayari Hotel Romahurmuziy

Berdasarkan dakwaan, pemberian itu dimaksudkan agar Romy bisa memengaruhi proses seleksi jabatan yang diikuti Haris.

Haris saat itu mendaftar seleksi sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

Dalam perkara ini, Haris dinyatakan terbukti bersalah. Haris telah dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Nasional
Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Nasional
Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Nasional
Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Nasional
Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Nasional
Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Nasional
Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Nasional
Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Nasional
Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Nasional
Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Nasional
Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X