Bom Bunuh Diri di Mapolresta Medan, Gubernur Minta Warga Sumut Tetap Tenang

Kompas.com - 13/11/2019, 14:42 WIB
Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

BOGOR, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta warganya tetap tenang pasca ledakan bom bunuh diri terjadi di Markas Polrestabes Medan Medan, Rabu (13/11/2019). 

Eddy mengatakan, polisi sedang menangani kasus teror tersebut. 

"Warga Sumut jangan terikut, tenang. Ditangani oleh aparat hukum, ditangani oleh aparat yang berhak menanganinya. berikan masukan kalau itu menjadi mengetahui. Kalau tidak, diam, tenang, doakan," kata Edy saat ditemui di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: Menko Polhukam Sebut Bom Bunuh Diri di Medan Ancaman Radikalisme


Edy mengatakan, saat ini, pihak berwenang tengah mengusut aksi bom bunuh diri tersebut. Mulai dari Pangdam hingga Kapolda, sedang mengambil tindakan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Ia menyebut, pasca ledakan bom, pihaknya punya pekerjaan rumah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terkait keamanan. Edy pun berjanji akan lebih memperhatikan masalah terorisme ini.

"Kita akan lebih perhatikan ini," ujar Edy.

" Teror itu kan dia menakut-nakuti supaya rakyat takut, supaya resah, itu yang dilakukan. Apapun itu, perbuatanya sangat keji," lanjutnya.

Baca juga: Teror Bom Medan, DPR RI Imbau Masyarakat untuk Tetap Tenang

Ledakan yang diduga bom terjadi di Markas Polrestabes Medan, Jalan HM Said Medan, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11/2019) pagi. 

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 08.45 WIB. Saat itu, sejumlah polisi disebut baru saja melakukan apel pagi. Menurut Polri, ledakan itu terjadi di sekitar kantin Mapolrestabes Medan.

"Ya betul," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo ketika dikonfirmasi, Rabu (13/11/2019). 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Nasional
Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Nasional
Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Nasional
Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Nasional
Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Nasional
RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

Nasional
ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Nasional
Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Nasional
Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Nasional
Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Nasional
Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X