NU Kecam Bom Bunuh Diri di Mapolrestabes Medan

Kompas.com - 13/11/2019, 13:38 WIB
Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini usai kegiatan topping-off RSU Syubbanul Wathon di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa (20/3/2018). KOMPAS.com/IKA FITRIANA Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini usai kegiatan topping-off RSU Syubbanul Wathon di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa (20/3/2018).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam aksi bom bunuh diri yang terjadi di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/1/2019.

"Mengecam segala bentuk dan tindakan kekerasan, termasuk di dalamnya adalah perilaku pengeboman dan bom bunuh diri," kata Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini melalui keterangan tertulis.

Menurut dia, segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan apa pun, termasuk dakwah, bukan mencerminkan ciri Islam yang rahmatan lil alamin.

"Islam mengutuk kekerasan. Bahkan tidak ada satu pun agama dan ideologi di dunia ini yang membenarkan cara-cara kekerasan dalam kehidupan," kata dia.

Baca juga: Bom Bunuh Diri di Mapolrestabes Medan, Penjagaan di Pintu Masuk Polda Jatim Diperketat

Ia menegaskan, aksi bom bunuh diri bukan termasuk ke dalam jihad. Bom bunuh diri juga bukan menjadi perintah agama.

Menurut dia, jihad dalam Islam adalah segala bentuk tindakan untuk memuliakan manusia, misalnya orang tua yang menafkahi keluarganya.

Helmy pun mendorong agar aparat kepolisian mengusut tuntas motif dan akar pelaku bom bunuh diri itu.

"Harus ada upaya serius dan intensif untuk mengungkap persoalan tersebut," ucap dia.

Lebih jauh, ia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Selain itu, ia berharap, masyarakat dapat mempercayakan penanganan kasus ini kepada aparat keamanan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Nasional
Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Nasional
Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X