Bom di Polrestabes Medan, Menko Polhukam Enggan Disebut Kecolongan

Kompas.com - 13/11/2019, 13:08 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).  KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD enggan disebut kecolongan atas ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Mapolrestabes Medan, Sumatera utara, Rabu (13/11/2019) pagi.

Menurut Mahfud, aksi terorisme memang selalu dilakukan dengan mencuri-curi waktu.

"Enggak (kecolongan) lah. Memang teroris itu selalu nyolong," kata Mahfud saat ditemui di Sentul International Convention Center, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: Kronologi Ledakan Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan...

Mahfud mengklaim, pemerintah hingga saat ini masih mampu menyelesaikan persoalan terorisme.

Sebab, jika tidak, korban yang berjatuhan dipastikan lebih banyak lagi. Hanya saja, kuantitas penindakannya diakui masih belum cukup.

Terkait kasus ledakan bom bunuh di Medan ini sendiri, kata Mahfud, aparat kepolisian masih terus melakukan penindakan. Termasuk, mengusut asal jaringan pelaku.

"Kita juga (aksi terorisme) di Medan jaringannya harus dicari. Bukan hanya satu korban dan mencari yang satu itu dan itu tugas negara untuk hadir di situ," ujarnya.

Baca juga: Pelaku Bom Bunuh Diri Medan Diduga Pakai Atribut Ojek Online, Ini Tanggapan Gojek

Mahfud menambahkan, pihaknya tidak hanya mengambil tindakan hukum setelah adanya peristiwa terorisme, tetapi juga melakukan upaya pencegahan.

Pencegahan itu dilakukan pihak kepolisian bersama badan intelijen.

"Jangan sampai menunggu korban. Kita sudah mati-matian jangan sampai menunggu korban. Coba kalau nunggu korban jatuh, mungkin sudah banyak peristiwa terjadi," kata dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Proses Surat Pemberhentian Febri Diansyah

KPK Proses Surat Pemberhentian Febri Diansyah

Nasional
Sejak Awal 2020, Kejagung Ringkus 80 Buronan

Sejak Awal 2020, Kejagung Ringkus 80 Buronan

Nasional
Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Nasional
UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Nasional
DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

Nasional
Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Nasional
Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Nasional
Ahli Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat tentang Pilkada, DPR dan Pemerintah Butuh Keputusan Cepat

Ahli Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat tentang Pilkada, DPR dan Pemerintah Butuh Keputusan Cepat

Nasional
Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

Nasional
Pengamat LIPI: Pilkada 2020 Terkait Ambisi Parpol pada Pilpres 2024

Pengamat LIPI: Pilkada 2020 Terkait Ambisi Parpol pada Pilpres 2024

Nasional
Keluarkan SE Baru, Menpan RB Minta Penguatan Crisis Center Covid-19 di Kantor Pemerintah

Keluarkan SE Baru, Menpan RB Minta Penguatan Crisis Center Covid-19 di Kantor Pemerintah

Nasional
Sanksi Langgar Protokol Kesehatan di Kampanye Terbuka: Peringatan hingga Pembubaran

Sanksi Langgar Protokol Kesehatan di Kampanye Terbuka: Peringatan hingga Pembubaran

Nasional
Pilkada 2020 Mulai Berdampak pada Penambahan Kasus Covid-19

Pilkada 2020 Mulai Berdampak pada Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
UPDATE 25 September: 1.512 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 1.092 Sembuh

UPDATE 25 September: 1.512 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 1.092 Sembuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X