Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muncul Desa Fiktif, Komisi II Pertanyakan Pengawasan Kemendagri

Kompas.com - 13/11/2019, 08:39 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi mempertanyakan pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri atas temuan desa-desa fiktif di sejumlah daerah. Salah satunya Provinsi Sulawesi Tenggara.

"Kok bisa ada desa-desa fiktif itu? Pertanyaan pertama adalah, bagaimana fungsi dari pembinaan, fungsi dari pengawasan yang selama ini dilakukan?" kata Arwani saat dihubungi, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: Soal Dugaan Desa Fiktif, KPK: Ini Warning

Pemerintah melalui Kemendagri hingga Kementerian Keuangan harus segera mengungkap apakah keberadaan desa-desa fiktif itu murni karena kelalaian atau ada kesengajaan dari pihak tertentu.

"Apakah murni memang keteledoran, kesengajaan, atau ada hal-hal yang di luar pengetahuan. Kan harus dicari tahu. Masak sampai beberapa tahun baru diketahui," ujar dia.

Menurut Arwani, Komisi II DPR mendukung langkah cepat yang dilakukan Kemendagri untuk mengusut temuan desa-desa fiktif tersebut.

Baca juga: Kemendagri Minta Tak Ada Penyebutan Desa Fiktif atau Desa Hantu

Ia meminta, siapapun yang berwenang dalam persoalan ini harus diberikan sanksi apabila terbukti bersalah.

"Iya (diberi sanksi), tentu soal administrasi ini harus penting. Pengawas itu turun ke lapangan tidak hanya lengkap administrasi dalam bentuk lapiran tertulis atau laporan, tetapi terjunkan aparat itu ke lapangan" tutur dia.

Komisi II DPR sendiri akan kembali menggelar rapat kerja bersama Kemendagri pada 27 November 2019 mendatang. Menurut dia, salah satu isu yang akan dibahas adalah terkait temuan desa-desa fiktif.

"Rencananya, 7 November, kita lanjutkan rapat kerja soal evaluasi Pilkada, termasuk juga membahas desa-desa fiktif," lanjut dia.

Baca juga: Cerita Desa Fiktif, dari Ditinggal Warga hingga Dimiliki Perusahaan Tambang

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kemunculan desa-desa baru imbas adanya kucuran dana desa.

Bahkan, berdasarkan laporan yang dia terima, banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.

"Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajeg dari APBN sehingga sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya, hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa)," ujar Sri Mulyani di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Keberadaan aliran uang dana desa yang rutin dikucurkan ini, menurut Sri Mulyani, membuat pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum dengan membentuk desa baru.

Baca juga: Mengenal Desa-Desa Fiktif Penerima Dana Desa...

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) melakukan investigasi terhadap penemuan sejumlah desa di Konawe, Sulawesi Tenggara, yang disebut-sebut sebagai " desa siluman" alias desa fiktif.

Jika hasil investigasi benar-benar menunjukkan desa tersebut cacat administrasi, Kemendagri memastikan akan mencabut izinnya.

"Kalau memang benar-benar fiktif, pertama kalau persoalan hukum tentu aparat penegak hukum mengambil langkah," kata Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).

"Tetapi kalau memang persoalan administrasinya ada yang keliru ini dan itu, kami yakinkan bahwa desa itu kita cabut," lanjut dia.

Nata belum bisa memastikan jumlah desa yang diduga fiktif. Akan tetapi, tim investigasi yang diterjunkan disebar ke lima titik desa.

Baca juga: Soal Desa Fiktif, Ganjar Pranowo: Sudahlah, Itu Kasus Lama

Kemendagri juga belum bisa memastikan apakah ada kucuran dana desa ke sejumlah desa tersebut

"Ya kita lihat dulu, kalau laporannya sudah lengkap kita baru bisa ngomong indikasi seperti itu (kucuran dana desa) terjadi atau tidak," ujarnya.

Adapun investigasi tidak dilakukan Kemendagri sendirian. Kemendagri juga menggandeng pihak kepolisian, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa hingga Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). 

 

Kompas TV Diduga karena cemburu, seorang suami di Garut, Jawa Barat, tega menganiaya istrinya sendiri yang sedang hamil 5 bulan. Setelah menikam istrinya, pelaku mencoba bunuh diri, namun dapat dicegah oleh warga. Peristiwa penganiayaan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya yang sedang hamil, terjadi di kampung rapuhan, kecamatan Leuwigoong, Garut, Jawa Barat.<br /> <br /> Pelaku menganiaya istrinya dengan menggunakan sebilah pisau dapur pada saat sedang berkumpul bersama keluarga di rumah kerabatnya. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Sementara pelaku yang berusaha bunuh diri seusai melakukan penganiayaan, mengalami luka di bagian perut. Keduanya langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.<br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com