Muncul Desa Fiktif, Komisi II Pertanyakan Pengawasan Kemendagri

Kompas.com - 13/11/2019, 08:39 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi. Fabian Januarius KuwadoWakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi mempertanyakan pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri atas temuan desa- desa fiktif di sejumlah daerah. Salah satunya Provinsi Sulawesi Tenggara.

"Kok bisa ada desa-desa fiktif itu? Pertanyaan pertama adalah, bagaimana fungsi dari pembinaan, fungsi dari pengawasan yang selama ini dilakukan?" kata Arwani saat dihubungi, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: Soal Dugaan Desa Fiktif, KPK: Ini Warning

Pemerintah melalui Kemendagri hingga Kementerian Keuangan harus segera mengungkap apakah keberadaan desa-desa fiktif itu murni karena kelalaian atau ada kesengajaan dari pihak tertentu.


"Apakah murni memang keteledoran, kesengajaan, atau ada hal-hal yang di luar pengetahuan. Kan harus dicari tahu. Masak sampai beberapa tahun baru diketahui," ujar dia.

Menurut Arwani, Komisi II DPR mendukung langkah cepat yang dilakukan Kemendagri untuk mengusut temuan desa-desa fiktif tersebut.

Baca juga: Kemendagri Minta Tak Ada Penyebutan Desa Fiktif atau Desa Hantu

Ia meminta, siapapun yang berwenang dalam persoalan ini harus diberikan sanksi apabila terbukti bersalah.

"Iya (diberi sanksi), tentu soal administrasi ini harus penting. Pengawas itu turun ke lapangan tidak hanya lengkap administrasi dalam bentuk lapiran tertulis atau laporan, tetapi terjunkan aparat itu ke lapangan" tutur dia.

Komisi II DPR sendiri akan kembali menggelar rapat kerja bersama Kemendagri pada 27 November 2019 mendatang. Menurut dia, salah satu isu yang akan dibahas adalah terkait temuan desa-desa fiktif.

"Rencananya, 7 November, kita lanjutkan rapat kerja soal evaluasi Pilkada, termasuk juga membahas desa-desa fiktif," lanjut dia.

Baca juga: Cerita Desa Fiktif, dari Ditinggal Warga hingga Dimiliki Perusahaan Tambang

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kemunculan desa-desa baru imbas adanya kucuran dana desa.

Bahkan, berdasarkan laporan yang dia terima, banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Nasional
Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Nasional
Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X