Muncul Desa Fiktif, Komisi II Pertanyakan Pengawasan Kemendagri

Kompas.com - 13/11/2019, 08:39 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi. Fabian Januarius KuwadoWakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi mempertanyakan pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri atas temuan desa- desa fiktif di sejumlah daerah. Salah satunya Provinsi Sulawesi Tenggara.

"Kok bisa ada desa-desa fiktif itu? Pertanyaan pertama adalah, bagaimana fungsi dari pembinaan, fungsi dari pengawasan yang selama ini dilakukan?" kata Arwani saat dihubungi, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: Soal Dugaan Desa Fiktif, KPK: Ini Warning

Pemerintah melalui Kemendagri hingga Kementerian Keuangan harus segera mengungkap apakah keberadaan desa-desa fiktif itu murni karena kelalaian atau ada kesengajaan dari pihak tertentu.

"Apakah murni memang keteledoran, kesengajaan, atau ada hal-hal yang di luar pengetahuan. Kan harus dicari tahu. Masak sampai beberapa tahun baru diketahui," ujar dia.

Menurut Arwani, Komisi II DPR mendukung langkah cepat yang dilakukan Kemendagri untuk mengusut temuan desa-desa fiktif tersebut.

Baca juga: Kemendagri Minta Tak Ada Penyebutan Desa Fiktif atau Desa Hantu

Ia meminta, siapapun yang berwenang dalam persoalan ini harus diberikan sanksi apabila terbukti bersalah.

"Iya (diberi sanksi), tentu soal administrasi ini harus penting. Pengawas itu turun ke lapangan tidak hanya lengkap administrasi dalam bentuk lapiran tertulis atau laporan, tetapi terjunkan aparat itu ke lapangan" tutur dia.

Komisi II DPR sendiri akan kembali menggelar rapat kerja bersama Kemendagri pada 27 November 2019 mendatang. Menurut dia, salah satu isu yang akan dibahas adalah terkait temuan desa-desa fiktif.

"Rencananya, 7 November, kita lanjutkan rapat kerja soal evaluasi Pilkada, termasuk juga membahas desa-desa fiktif," lanjut dia.

Baca juga: Cerita Desa Fiktif, dari Ditinggal Warga hingga Dimiliki Perusahaan Tambang

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kemunculan desa-desa baru imbas adanya kucuran dana desa.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Perguruan Tinggi Lebih Aktif Kerja Sama dengan Industri

Jokowi Minta Perguruan Tinggi Lebih Aktif Kerja Sama dengan Industri

Nasional
Kemenkes: Orang dengan Penyakit Tak Menular Rentan Terinfeksi Covid-19

Kemenkes: Orang dengan Penyakit Tak Menular Rentan Terinfeksi Covid-19

Nasional
Jokowi Ingatkan Para Rektor soal Pentingnya Memerdekakan Mahasiswa

Jokowi Ingatkan Para Rektor soal Pentingnya Memerdekakan Mahasiswa

Nasional
Jokowi Sebut Masalah Pendidikan Tinggi Kompleks, Minta Rektor Saling Bantu

Jokowi Sebut Masalah Pendidikan Tinggi Kompleks, Minta Rektor Saling Bantu

Nasional
Kemenkes: Penyakit Tidak Menular Mulai Dialami Masyarakat Usia 10-14 Tahun

Kemenkes: Penyakit Tidak Menular Mulai Dialami Masyarakat Usia 10-14 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Punya Peluang Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

Presiden Jokowi: Kita Punya Peluang Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

Nasional
Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Perhatikan Kesehatan Mental dan Fisik Mahasiswa

Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Perhatikan Kesehatan Mental dan Fisik Mahasiswa

Nasional
Jokowi: Kuliah Daring Sudah Jadi 'New Normal', bahkan 'Next Normal'

Jokowi: Kuliah Daring Sudah Jadi "New Normal", bahkan "Next Normal"

Nasional
 Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Nasional
Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Nasional
Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan 'Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri'

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X