Pelukan Jokowi-Surya Paloh dan Politik Gaduh yang Belum Berlalu

Kompas.com - 13/11/2019, 08:05 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) berpelukan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kanan) saat menghadiri penutupan Kongres Kedua Partai Nasdem dan HUT ke-8 Partai Nasdem di Jakarta International Teathre, Jakarta, Senin (11/11/2019). Hasil Kongres menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoPresiden Joko Widodo (kiri) berpelukan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kanan) saat menghadiri penutupan Kongres Kedua Partai Nasdem dan HUT ke-8 Partai Nasdem di Jakarta International Teathre, Jakarta, Senin (11/11/2019). Hasil Kongres menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum periode 2019-2024.

KOMENTAR Presiden Jokowi soal pelukan erat antara antara Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dengan Presiden PKS, Sohibul Iman, memicu kegaduhan yang mewarnai media dalam beberapa hari belakangan.

Komentar yang disampaikan pada acara HUT Partai Golkar, Rabu (6/11/2019), tersebut direspons oleh Surya Paloh saat memberikan sambutan pada pembukaan Kongres II Partai Nasdem, Jumat (8/11/2019).

Aksi “berbalas pantun” kedua tokoh berbuntut saling sindir para politisi soal etika berpolitik. Gaduh soal pelukan dan politik zig zag sempat bertahan beberapa hari.


Senin (11/11/2019), dalam acara HUT ke-8 Partai Nasdem, kegaduhan selesai yang disimbolkan dengan pelukan hangat antara Jokowi dan Surya Paloh, serta penegasan kedua tokoh perihal komitmen soliditas.

Setidaknya itu yang terjadi di “panggung depan”.

Kegaduhan yang dipicu oleh para pembantu Presiden tak kalah riuh.

Baru beberapa hari menjabat, Menteri Agama Fachrul Razi mewacanakan untuk melarang cadar dan celana cingkrang di kantor-kantor instansi pemerintah.

Wacana ini bikin gaduh. Banyak pihak berteriak. Tak sedikit pula yang mengritik Menag.

Dalam rapat pertama dengan Menag, anggota Komisi VIII meminta mantan jenderal tersebut berhenti menyampaikan pernyataan kontraproduktif terkait isu radikalisme, dan fokus pada kerja-kerja prioritas di kementerian yang dipimpinnya.

Mendagri Tito Karnavian tak ketinggalan bikin gaduh. Ia mewacanakan pilkada dikembalikan ke DPRD untuk mengatasi politik biaya tinggi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X