Menlu: Lima Tahun ke Depan Akan Sangat Sibuk bagi Diplomasi Indonesia

Kompas.com - 12/11/2019, 20:53 WIB
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariMenteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri ( Menlu) Retno Marsudi mengatakan, lima tahun ke depan diplomasi Indonesia akan sangat sibuk.

Sebab, kata Retno, ke depannya Indonesia masih menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan anggota Dewan HAM PBB.

"Lima tahun ke depan merupakan tahun yang akan sangat sibuk bagi diplomasi Indonesia. Indonesia masih akan duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sementara itu, 2020, 2021, dan 2022 Indonesia akan duduk sebagai anggota Dewan HAM PBB," kata Retno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Baca juga: Kasus Dana Perimbangan, KPK Cegah Wali Kota Dumai ke Luar Negeri


Retno juga mengatakan, pada tahun 2020, Indonesia akan menjadi tuan rumah dua agenda internasional yaitu Halal Summit dan forum regional terkait infrastruktur.

Tak hanya itu, Retno mengatakan, Indonesia akan didapuk menjadi Ketua ASEAN dan G20.

"Jadi untuk tahun 2023 akan diplomasi politik luar negeri Indonesia akan cukup sibuk karena kita jadi ketua untuk dua hal, yaitu ketua ASEAN dan G20," ujar dia. 

Retno juga menyampaikan, salah satu program lima tahun ke depan terkait perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yakni dengan mengintegrasikan data seluruh instansi dan lembaga di luar negri, sehingga WNI memiliki single data.

Menurut dia, hal ini dapat diwujudkan dengan memperbaiki tata kelola migrasi.

"Perbaikan tata kelola migrasi menuju save ordery and regular migration baik dari hulu maupun dari hilir," ucap Retno.

Baca juga: Di Forum Parlemen G20, Puan Maharani Dorong Perdagangan Dunia Terbuka dan Berkeadilan

Terkait dengan kedaulatan dan kebangsaan, Retno mengatakan, pihaknya akan menguatkan identitas bangsa melalui kerja sama menyebarkan toleransi kemajemukan sebagai identitas bangsa dan mengangkat isu separatisme di forum internasional.

"Yang kedua mengurangi ruang gerak separatisme untuk menggunakan berbagai forum internasional untuk mengampanyekan agenda separatisme," ucap dia. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X