Soal Jabatan Wamen, Sandiaga: Apa yang Ingin Dihadirkan?

Kompas.com - 12/11/2019, 18:37 WIB
Sandiaga Uno usai menjadi pembicara di sebuah acara di kawasan Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariSandiaga Uno usai menjadi pembicara di sebuah acara di kawasan Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Gerindra Sandiaga Uno mempertanyakan jabatan wakil menteri ( wamen) yang dimunculkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kabinet 2019-2024 ini

Menurut Sandi, hal tersebut bertolakbelakang dengan pesan Jokowi saat pidato pelantikan soal mengurangi jabatan eselon di pemerintahan.

Apalagi, kata dia, jabatan wamen merupakan jabatan yang pernah dilakukan ketika pemerintahan sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya tidak mau langsung me-generalisir kabinet terlalu gemuk, tapi Presiden sudah kirim pesan sangat jelas bahwa pemerintah akan dibuat lebih efisien dengan mengurangi eselon dan apartur sipil negara. Tapi di satu sisi Presiden menambah jabatan wamen. Apa yang ingin dihadirkan?" kata Sandi dalam acara Never Give Up 4.0 di kawasan Prof. Dr. Satrio, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019).


Baca juga: Wakil Ketua DPR: Jika Wamen Tak Efektif, Ada Saluran Konstitusi untuk Mengoreksi

Menurut Sandi, penambahan jabatan wamen tersebut memang sah-sah saja.

Apalagi menurutnya, pemerintah selama ini telah menghadirkan regulasi yang bisa meningkatkan insentif dan peluang agar ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik.

Dengan adanya wamen, maka hal tersebut diharapkan bisa menjadi lebih baik lagi.

"Tapi kalau ini (penambahan wamen) hanya untuk bagi-bagi jabatan atau bagi-bagi kursi, itu yang perlu kita hindari," kata dia.

Baca juga: F-Nasdem Minta Semua Pihak Beri Kesempatan pada Wamen

Sandi mengatakan, peranan sektor pemerintahan di era industri 4.0 adalah menambah lapangan kerja.

Penambahan lapangan kerja tersebut, kata dia, harus dihadirkan dengan kemudahan-kemudahan regulasi.

"Jadi pertanyaan kita, lapangan kerja model apa yang diciptakan pemerintah? Dengan pengurangan beberapa eselon yang disampaikan pada pidato inagurasi, saya menangkapnya bagian pemerintah untuk downsizing (pengurangan karyawan) tapi diikuti dengan kebijakan yang menambah (di tingkat pimpinan)," kata dia.

Baca juga: Soal 12 Wamen, Pengamat LIPI: Jabatan Politik di Birokrasi Ancam Profesionalitas

Oleh sebab itu, kata dia, hal ini perlu dijelaskan kepada masyarakat mengapa pemerintah harus menambah tingkat pimpinan, dalam hal ini adalah wamen.

Dengan begitu, kata dia, para pelaku usaha bisa membaca bahwa maksud dari penambahan di tingkat pimpinan adalah untuk menyiapkan regulasi-regulasi tersebut lebih membuka peluang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Pelantikan Wantimpres Molor 25 Menit karena Menunggu Habib Luthfi...

Saat Pelantikan Wantimpres Molor 25 Menit karena Menunggu Habib Luthfi...

Nasional
Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Nasional
Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Nasional
Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Nasional
Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Nasional
Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Nasional
Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Nasional
Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Nasional
PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

Nasional
LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

Nasional
Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Nasional
Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Nasional
Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X