KPK Sebut 89 Persen Penerima Bansos di Papua Tak Sesuai dengan Data NIK

Kompas.com - 12/11/2019, 16:21 WIB
Juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers mengenai penetapan tersangka baru pada kasus suap proyek Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat, di gedung KPK, Jakarta, Senin (23/9/2019). KPK menetapkan tiga tersangka baru pengembangan kasus suap Bupati Pakpak Bharat nonaktif Remigo Yolanda Berutu, yakni Wakil Direktur CV Wendy, Anwar Fuseng Padang, pihak swasta Dilon Bancin, dan seorang PNS, Gugung Banurea, dalam kasus suap proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara tahun 2018. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoJuru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers mengenai penetapan tersangka baru pada kasus suap proyek Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat, di gedung KPK, Jakarta, Senin (23/9/2019). KPK menetapkan tiga tersangka baru pengembangan kasus suap Bupati Pakpak Bharat nonaktif Remigo Yolanda Berutu, yakni Wakil Direktur CV Wendy, Anwar Fuseng Padang, pihak swasta Dilon Bancin, dan seorang PNS, Gugung Banurea, dalam kasus suap proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara tahun 2018. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyebut data 89 persen warga Papua penerima bantuan sosial ( bansos) tidak sesuai dengan data nomor induk kependudukan (NIK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

"KPK menemukan bahwa 89 persen atau sekitar 1,5 juta data penduduk Papua penerima bantuan sosial dari total sekitar 1,69 juta tidak padan dengan data nomor induk kependudukan (NIK)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Selasa (12/11/2019).

Atas temuan tersebut, KPK mendorong seluruh kepala daerah di Papua untuk membenahi basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Baca juga: KPK: 1,5 Juta Penerima Bansos di Papua Tak Punya NIK


Febri menuturkan, sembari membenahi DTKS, pemerintah daerah di Papua juga mesti membangun sistem informasi dan database orang asli Papua (OAP).

"Harapannya, dengan data terpadu peningkatan kesejahteraan OAP dari tahun ke tahun dapat diukur," ujar Febri.

Hal tersebut merupakan rekomendasi KPK dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang digelar selama sepekan ke depan di Jayapura, Papua.

Baca juga: Bansos Harus Tepat Sasaran, Mensos Minta Pengelolaan DTKS Lebih Terintegrasi

Di samping itu, KPK juga mendorong pemerintah daerah setempat untuk memperkuat penertiban dan pengamanan aset milik pemerintah dengan bekerja sama bersama Kejaksaan dan Badan Pertanahan Nasional.

"KPK menemukan masih banyak aset milik pemda yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain. Hingga saat ini, KPK mencatat sekurangnya total Rp 21 miliar aset pemda se-provinsi Papua telah diselamatkan," kata Febri.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Nasional
Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Nasional
ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

Nasional
Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Nasional
Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

Nasional
Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Nasional
Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Nasional
Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Nasional
Rakernas V PAN Diwarnai Ricuh, Ini Penyebabnya

Rakernas V PAN Diwarnai Ricuh, Ini Penyebabnya

Nasional
Politisi Hanura: Kok Jubir Hanya Tersenyum Rocky Gerung Lecehkan Presiden

Politisi Hanura: Kok Jubir Hanya Tersenyum Rocky Gerung Lecehkan Presiden

Nasional
Rakernas V PAN Ditutup, 9 Daerah Ini jadi Calon Tuan Rumah Kongres

Rakernas V PAN Ditutup, 9 Daerah Ini jadi Calon Tuan Rumah Kongres

Nasional
Zulkifli Hasan Minta Kader PAN Tak Gontok-gontokan di Kongres Pemilihan Ketua Umum

Zulkifli Hasan Minta Kader PAN Tak Gontok-gontokan di Kongres Pemilihan Ketua Umum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X