Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Komisi I DPR Dukung Konsep Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Prabowo

Kompas.com - 12/11/2019, 12:27 WIB
Anggara Wikan Prasetya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Komisi I DPR RI mendukung visi-misi Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI untuk memperbaiki sistem pertahanan nasional, salah satunya konsepsi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata).

“Tidak ada satu pun fraksi yang tidak mendukung bapak Menteri Pertahanan (Menhan) untuk memperbaiki pertahanan kita,” kata Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid menurut keterangan tertulis.

Pernyataan itu ia sampaikan di sela-sela Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menhan Prabowo Subianto di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Baca juga: Konsep Pertahanan Rakyat Semesta Lima Tahun ke Depan ala Prabowo...

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengatakan jika konsep Pertahanan Rakyat Semesta harus dilaksanakan jika Indonesia harus terlibat perang, meski kekuatan pertahanan tertinggal secara teknologi.

“Itu (Sishanrata) adalah doktrin Indonesia selama ini. Lahir dari sejarah kita bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut bela negara,” kata Prabowo.

Dengan bela negara, ia yakin Indonesia tidak mungkin diduduki bangsa lain, meski prasarana telah dihancurkan karena seluruh rakyat menjadi komponen pertahanan.

Perlu banyak perbaikan

Menhan Prabowo Subianto juga mengatakan, masih banyak persoalan yang harus dibenahi pada sektor pertahanan Indonesia.

Salah satu persoalan tersebut menurut dia adalah modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Baca juga: Prabowo: Maaf, Strategi Pertahanan Tak Boleh Didasarkan pada Doa

“Kebanyakan perang terjadi akibat persoalan penguasaan sumber ekonomi. Meski diawali oleh ideologi, pada ujungnya akan bermuara pada ekonomi,” kata Prabowo.

Oleh karena itu, lanjut Menhan, pertahanan harus dipandang sebagai sebuah investasi, bukan hanya sekadar biaya.

Pembahasan Rapat Kerja

Sementara itu, Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan ini juga membahas program kerja Kemhan lima tahun ke depan.

Salah satu pembahasan rapat ini terkait dengan visi Presiden Joko Widodo terkait industri pertahanan nasional.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta dukungan anggarannya. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.
  *** Local Caption *** 

ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta dukungan anggarannya. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama. *** Local Caption ***

Ada pula pembahasan proyeksi pagu anggaran Kemhan tahun 2020 yang sudah disepakati dan disingging oleh beberapa anggota Komisi I DPR RI.

Namun, sesi pembahasan anggaran akhirnya diputuskan berlangsung secara tertutup.

Bahas persoalan keamanan di Papua

Beberapa anggota rapat turut membahas potensi ancaman yang dapat mengganggu keutuhan dan kedaulatan NKRI pada rapat kerja ini.

Salah satu anggota Komisi I DPR RI, Sugiono berharap Kemhan bisa menyelesaikan masalah di Papua yang belum selesai sampai sekarang.

“Hasil kunjungan Komisi I ke Papua dan Papua Barat akan kami sampaikan nanti dan semoga bisa menjadi bahan perumusan kebijakan pertahanan, khususnya di Papua," ucap Sugiono.

Baca juga: Prabowo: Setiap Warga Negara Berhak dan Wajib Ikut Bela Negara

Ia melanjutkan masalah di Papua dan Papua Barat bukan sekadar urusan keamanan saja, tetapi menyangkut kesejahteraan rakyat sehingga kebijakan harus dirumuskan bersama kementerian terkait.

“Ini titipan suara dari prajurit di Papua. Mereka butuh satu postur pertahanan teritorial yang lebih besar, mengingat sulitnya medan dan berkaitan anggaran. Saya kira perlu ada peningkatan kesejahteraan," imbuh Sugiono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com