Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Anggaran Pertahanan Kecil, Indonesia Sulit Modernisasi Alutista Nasional

Kompas.com - 12/11/2019, 12:20 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Besaran alokasi anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI tahun 2020 adalah Rp 131 triliun.

Angka tersebut tidak mencapai 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Peningkatan anggaran 2020 itu adalah kebanyakan untuk belanja pegawai.

Terkait hal tersebut, anggota Komisi I DPR RI Sjarifuddin Hasan, menyampaikan kekhawatirannya.

“Saya sangat apresiasi bahwa saudara Menteri Pertahanan (Menhan) mengingatkan bahwa kita harus kuat, saya dukung sekali. Tetapi saya agak khawatir karena anggaran pertahanan tidak sampai 1 persen dari PDB kita,” kata Sjarif, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Besaran anggaran tesebut, kata Sjarif, dirasa tidak cukup untuk melakukan modernisasi sistem pertahanan nasional.

Baca juga: BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

 

Padahal, mengutip dari situs Global Firepower yang dirilis tahun 2019, alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia menempati peringkat ke-16 di dunia dari 137 negara, sehingga dibutuhkan modernisasi.

“Dari semua alutsista yang dimiliki, rata-rata memiliki ranking dunia berkisar 35-50. Hanya 2 alutsista yang menduduki ranking 5 besar, Korvet dan Fregat. Yang lainnya termasuk attack aircraft dan submarine berada di bawah peringkat 35,” kata Sjarif.

Sjarif sendiri mengatakan itu kepada Menhan Prabowo Subianto, saat Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan, di Gedung Nusantara I Senayan Jakarta Selatan, Senin (11/11/2019).

Kondisi yang sama juga terjadi pada sumber daya militer Indonesia. Kekuatan militer Indonesia berada di peringkat 9 Asia, dan peringkat 8 Asia Pasifik.

Baca juga: Berkunjung ke Mabes TNI, Prabowo Janji Perkuat Alutsista

“Saya inginkan, kondisi kalori yang dikonsumsi prajurit sekarang itu sangat rendah.Tugas Pak Menhan yang baru kalau bisa 7000 kalori per hari. Jangan seperti sekarang, kita gak punya teknologi, sumber daya lemah, apanya yang kuat,” kata Sjarif.

Menanggapi hal tersebut, Menhan Prabowo Subianto memaparkan rencana strategis Kemhan lima tahun ke depan. Hasil pemaparan tersebut pun diapresiasi Sjarif.

Dalam pemaparannya, Prabowo menyebutkan konsep Pertahanan Rakyat Semesta harus dilaksanakan. Menurutnya konsep tersebut telah dianut Indonesia sejak dulu.

Pertahanan perlu disokong oleh komponen cadangan dari segala sektor termasuk sumber daya manusia (SDM), sehingga seluruh rakyat akan menjadi komponen pertahanan negara.

Baca juga: Perdebatan Prabowo Vs Anggota DPR Fraksi PDI-P Saat Rapat Perdana...

“Kita mungkin tidak bisa mengalahkan kekuatan teknologi bangsa lain, tetapi pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran, konsep pertahanan rakyat semesta. Kalau terpaksa kita terlibat dalam perang, perang yang akan kita laksanakan adalah perang rakyat semesta,” kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com