Hakim Singgung UU KPK Saat Bacakan Putusan Praperadilan Imam Nahrawi

Kompas.com - 12/11/2019, 12:02 WIB
Suasana sidang putusan gugatan praperadilan mantan anggota DPR I Nyoman Dhamantra terhadap KPK di PN Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSuasana sidang putusan gugatan praperadilan mantan anggota DPR I Nyoman Dhamantra terhadap KPK di PN Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim tunggal Elfian mengungkit pemberlakuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dalam sidang putusan gugatan praperadilan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Selasa (12/11/2019).

Elfian menegaskan, UU KPK belum berlaku ketika penyidik KPK menetapkan Imam sebagai tersangka.

Artinya, penanganan kasus Imam masih didasari pada UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK alias sebelum revisi.

"Setelah mencermati bukti-bukti, yang dilakukan termohon (KPK) dilakukan di bawah 17 Oktober," kata Elfian dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.


"Berarti semasa belum berlakunya UU (KPK) baru. Berarti tindakan tersebut adalah sah," lanjut dia.

Baca juga: Dhamantra dan Imam Nahrawi Sama-sama Yakin Bisa Kalahkan KPK...

Hakim Elfian melanjutkan, penahanan Imam oleh penyidik KPK juga dinilai sah secara hukum meskipun Ketua KPK Agus Rahardjo sempat menggelar konferensi pers dan menyatakan menyerahkan mandat kepada Presiden.

Hakim menilai, pernyataan Agus tersebut tidak menyebabkan kekosongan pimpinan karena berdasarkan undang-undang, pimpinan KPK hanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

"Pimpinan KPK diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menimbang atas tersebut, pimpinan KPK tidak pernah terjadi kekosongan pimpinan," ujar Elfian.

Oleh sebab itu, hakim tunggal Elfian menyatakan gugatan praperadilan Imam ditolak seluruhnya. Hakim menilai penetapan Imam sebagai tersangka sah dan sesuai dengan aturan hukum.

Baca juga: Praperadilan Imam Nahrawi, Saksi Ahli Sebut Nominal Dugaan Korupsi Bisa Berubah

Diketahui, dilansir dari http//sipp.pn.jaksel.go.id, Imam sebelumnya mengajukan delapan petitum dalam gugatan praperadilannya.

Tiga di antaranya, yakni menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Nasional
Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Nasional
Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Nasional
30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

Nasional
Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Nasional
Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Nasional
ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

Nasional
Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Nasional
Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

Nasional
Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Nasional
Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Nasional
Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X