Karyawan PT Palma Satu Kembali Demo di Depan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekelompok massa yang mengatasnamakan Aliansi Karyawan PT Palma Satu kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019).

Aksi kali ini masih menyerukan tuntutan agar KPK membuka blokir rekening PT Palma Satu.

Pemblokiran rekening itu disebut mengakibatkan para karyawan tidak bisa menerima gaji.

Pantauan Kompas.com, aksi digelar mulai pukul 10.15 WIB dan berakhir pukul 11.15 WIB.

"Hari ini KPK resmi menjadi komisi pemberantasan karyawan. Sebab 1.000 karyawan PT Palma Satu digantungkan (gajinya) karena pemblokiran ATM oleh KPK," ujar koordinator aksi, Abraham.

Baca juga: KPK Tetapkan PT Palma Satu Tersangka Korporasi Terkait Alih Fungsi Hutan di Riau

Dia melanjutkan, jika KPK tak kunjung membuka blokir atas rekening PT Palma Satu, pihaknya akan terus menggelar aksi serupa di depan Gedung KPK. "Mati sudah keadilan KPK. Kalau tidak dibuka blokirnya, kami akan tetap menggelar aksi," tutur dia.

Sebelumnya, pada Senin (11/11/2019), Aliansi Karyawan PT Palma Satu juga menggelar aksi di depan Gedung KPK.

Adapun aksi pada Senin digelar dua kali, yakni pada pukul 09.55 WIB dan pukul 13.00 WIB.

Dalam dua kali aksi, pokok seruan yang disampaikan tetap sama, yakni membuka blokir atas rekening PT Palma Satu.

Selain itu ada empat tuntutan lain yang disampaikan oleh Aliansi Karyawan PT Palma Satu.

"Pertama, mempertanyakan apakah PT Palma Satu merugikan negara sehingga KPK melakukan pemblokiran rekening. Kedua, mempertanyakan mengapa hanya PT Palma Satu yang diproses hukum sementara perusahaan kebun sawit lain tidak diproses hukum oleh KPK," tegas Abraham.

Ketiga, lanjut dia, mempertanyakan mengapa petinggi PT Palma Satu langsung ditetapkan sebagai tersangka sementara perusahaan lain yang terbukti petingginya juga melakukan suap tidak dikenai sanksi serupa.

"Terakhir, kami menilai perlu ada pengawasan terhadap KPK supaya tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum," tambah Abraham.

Sebelumnya, KPK menetapkan PT Palma Satu sebagai tersangka dalam kasus alih fungsi hutan di Riau.

Selain itu KPK juga menjerat Legal Manager PT Duta Palma Group Tahun 2014 Suheri Terta serta Pemilik PT Duta Palma dan PT Darmex Group, Surya Damadi sebagai tersangka.