Karyawan PT Palma Satu Kembali Demo di Depan KPK

Kompas.com - 12/11/2019, 11:46 WIB
Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Karyawan PT Palma Satu kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comRatusan orang yang tergabung dalam Aliansi Karyawan PT Palma Satu kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekelompok massa yang mengatasnamakan Aliansi Karyawan PT Palma Satu kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019).

Aksi kali ini masih menyerukan tuntutan agar KPK membuka blokir rekening PT Palma Satu.

Pemblokiran rekening itu disebut mengakibatkan para karyawan tidak bisa menerima gaji.

Pantauan Kompas.com, aksi digelar mulai pukul 10.15 WIB dan berakhir pukul 11.15 WIB.

"Hari ini KPK resmi menjadi komisi pemberantasan karyawan. Sebab 1.000 karyawan PT Palma Satu digantungkan (gajinya) karena pemblokiran ATM oleh KPK," ujar koordinator aksi, Abraham.

Baca juga: KPK Tetapkan PT Palma Satu Tersangka Korporasi Terkait Alih Fungsi Hutan di Riau

Dia melanjutkan, jika KPK tak kunjung membuka blokir atas rekening PT Palma Satu, pihaknya akan terus menggelar aksi serupa di depan Gedung KPK. "Mati sudah keadilan KPK. Kalau tidak dibuka blokirnya, kami akan tetap menggelar aksi," tutur dia.

Sebelumnya, pada Senin (11/11/2019), Aliansi Karyawan PT Palma Satu juga menggelar aksi di depan Gedung KPK.

Adapun aksi pada Senin digelar dua kali, yakni pada pukul 09.55 WIB dan pukul 13.00 WIB.

Dalam dua kali aksi, pokok seruan yang disampaikan tetap sama, yakni membuka blokir atas rekening PT Palma Satu.

Selain itu ada empat tuntutan lain yang disampaikan oleh Aliansi Karyawan PT Palma Satu.

"Pertama, mempertanyakan apakah PT Palma Satu merugikan negara sehingga KPK melakukan pemblokiran rekening. Kedua, mempertanyakan mengapa hanya PT Palma Satu yang diproses hukum sementara perusahaan kebun sawit lain tidak diproses hukum oleh KPK," tegas Abraham.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X